Berita Hulu Sungai Tengah

Petugas Sering Terima Ancaman Orangtua, Dinkes HST Akui Program Vaksin MR Belum 95 Persen

Meski demikian, program nasional tersebut bakal terus berlanjut, hingga 31 Desember 2018 mendatang.

Petugas Sering Terima Ancaman Orangtua, Dinkes HST Akui Program Vaksin MR Belum 95 Persen
Hanani
Petugas memberikan vaksi MR kepada salah satu siswa di SDN Barabai Timur 1 Barabai, beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan, hasil cakupan kampanye imunisasi Vaksin measles rubella (MR) atau campak belum mencapai 95 persen, sejak mulai dilaksanakan 1 Agustus 2018 lalu.

Meski demikian, program nasional tersebut bakal terus berlanjut, hingga 31 Desember 2018 mendatang. Masyarakat pun diminta kesadarannya untuk mendukung program tersebut karena imunisasi MR penting mencegah penyakit menular tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan HST, Salahuddin kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (19/11/2018) menjelaskan, ada beberapa kendala yang dihadapi petugas di lapangan, selain isu halal haram.

Baca: Kabar Pengaturan Skor Usai Laga PSIS vs Persib Berakhir 3-0, Ada Masalah Internal Persib Bandung?

Masalah tersebut, adanya penolakan pelaksanaan imunisasi di sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Juga informasi hoax dampak bahaya anak diimunisasi, serta berita di media yang tak menguntungkan program imunisasi di lapangan.

“Bahkan, ada intimidasi berupa ancaman kekerasan kepada petugas kami. Kendala-kendala yang disebutkan tadi menguras energi petugas kami di lapangan. Dampaknya, karena respons kurang bersahabat dari keluarga sasaran pun membuat semangat mereka berkurang,”kata Salahuddin.

Baca: Ibu RT Ungkap Sosok Pria yang Bersama Angel Lelga Saat Digerebek Vicky Prasetyo, Terekam Kamera!

Terkait pengancaman petugas, Salahuddin menyebut, ada pihak keluarga anak yang mau diimuniasi di salah satu sekolah, marah-marah saat program tersebut dilaksanakan. Bahkan yang bersangkutan mengancam petugas pelaksana di lapangan. Namun, dia enggan menyebut bentuk ancaman yang diterima, dan lokasi kasus pengancaman tersebut.

Dijelaskan, total target sasaran vaksinasi MR, ada 70.579 anak. Berdasarkan data hasil cakupan pelaksanaan kampanye MR di HST hingga Nopember 2018, Puskesmas Tandilang, dan Batutangga, Kecamatan Batangalai Timur, cukup sukses.

Di wilayah Puskesmas Tandilang mencapai 83 persen dari jumlah 811 target sasaran. Di Batutangga mencapai 72,7 persen dari 1281 target sasaran.

Wilayah Puskesmas Hantakan, berada di urutan kedua, yang mencapai 76 persen dari 3361 sasaran. Sedangkan cakupan paling rendah, yaitu lingkungan Puskesmas Pantai Hambawang, yang hanya 32 persen dari 4.452 target sasaran, menyusul Sungai Buluh, 39, 6 persen dari 3.389 sasaran. Untuk di wilayah Kalsel, cakupan pelaksanaan MR berada di angka 56, 19 persen sampai 18 November 2018.

Untuk mencapai target keseluruhan atau lebih dari 95 persen, Salahuddin menyatakan, kampanye imunisasi MR terus dilanjutkan.Kegiatan tambahan secara massal, sebagai upaya memutuskan trasmisi penularan virus campak dan rubella pada anak, usis sembilan bulan sampai 15 tahun.

“Dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ststu imunisasi sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat. Memutuskan transmisi virus, menurunkan angka kesakitan hingga menurunkan angka kejadian congenital rubella syndrome (CRS),”kata Salahuddin.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan Majelis Umala Indonesia HST, 6 September beberapa waktu lalu, yang digekar Dinkes HST dan mengundang sejumlah pihak terkait, Ketua MUI HST KH Wajihuddin Saleh, kepada para peserta sosialisasi Fatwa MUI memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil baik alquran maupun hadis nabi SAW.

Ketua MUI juga menyampaikan pendapat para imam empat mashab hingga pendapat ulama, atas kesimpulan fatwa MUI pusat terkait vaksim MR bagi umat Islam. Menurutnya, perbedaan fikih dalam hal pandangan masalah tersebut, merupakan khilafiah. Terkait adanya unsur babi yang digunakan saat proses pembuatan vaksin, jelas dia tetap haram. Meski demikian, pada saat ini menjadi boleh digunakan karena adanya kondisi darurat syar’iyyah, yaitu belum ditemukan vaksin yang halal dan suci.

Selain itu, merujuk pada keterangan dari ahli, yang berkompeten dan dipercaya tentang bahaya jika tidak dilakukan imunisasi, serta belum ditemukan vaksin yang halal. Namun, jika ditemukan vaksin halal dan suci fatwa boleh ini otomatis tak berlaku lagi. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved