Berita Hulu Sungai Tengah

Daerah Boleh Pakai Dana Desa dan Bantuan Pihak Ketiga, untuk Program Air Bersih dan Sanitasi

Pemenuhan akses ketersediaan air bersih tersebut diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah Boleh Pakai Dana Desa dan Bantuan Pihak Ketiga, untuk Program Air Bersih dan Sanitasi
Hanani
Workshop Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Rabu (21/11/2018), di ruang Rapat Bappelitbanda HST. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Ketersediaan air bersih layak konsumsi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Hal tersebut, menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Pemenuhan akses ketersediaan air bersih tersebut diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah pun wajib menyediakan anggaran untuk hal tersebut.

Untuk identifikasi kesesuaian program dalam rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD AMPL) dengan rencana kegiatan pemerintah daerah serta progress penyerapan anggaran danpencapaian hasil program yang sedang berjalan, Pemkab HST melaksanakan Workshop Review Dokumen RA AMPL, Rabu (21/11/2018), di ruang Rapat Bappelitbanda HST. Kegiatan yang diikuti belasan orang tersebut melibatkan lintas instansi.

Baca: Syahrini & Reino Barack Dikabarkan Sedang Dekat, ini Kata Mbah Mijan tentang Status Hubungan Mereka

Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Permukiman dan Perumahan. Juga menghadirkan Kelompok Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi dari desa-desa penerima program. Koordinator Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Rosita Amsari menjelaskan, Pamsimas merupakan program pemerintah pusat melaui bantuan bank dunia. Dilaksanakan sejak 2008-20112 di Kalsel.

Baca: Bali United Vs Barito Putera Liga 1 U-19 2018, Barito Full Team saat Perebutan Juara III Kompetisi

Sedangkan untuk program 2017, dilaksanakan di HST yang mencakup 11 Desa di Kecamatan Batangalai Timur, Batangalai Utara, Haruyan , Pandawan, Batubenawa, Hantakan. Adapun desa-desanya, Batutangga, Tandilang, Hinas Kiri, Sungai Harang, Awang Baru, Labunganak, Hapulang, Tilahan, Murung B, Mahang Baru serta Pandawa. Desa-desa penerima program merupakan desa yang belum terjangkau layanan air bersih PDAM.

Menurut Rosita, penyediakaan air bersih layak konsumsi berupa bantuan langsung, dimana sarana prasarananya dibangun sendiri oleh masyarakat. Seperti penyediaan tandon air, untuk penampungan air bersih, diambil dari sumber air yang memenuhi syarat. Selanjutnya air bersih tersebut digunakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik memasak, mandi mapun mencuci.

Dijelaskan, meski tak bisa langsung diminum, setidaknya, air tersebut layak konsumsi, setelah terlebih dahulu melalui proses pengolahan. “Program Pamsimas harus berbarengan dengan program sanitasi Dias Kesehatan. Untuk itu, sangat memerlukan dukungan pendanaan melalui SOPD terkait. Selain didukung dana APBD kabupaten/provinsi, juga bisa melalui sumbangan pihak ke tiga, CSR perusahaan,”katanya.

Baca: UMK 2019 Hanya Naik Sebesar Rp 8.219, Suhartoyo: Ini Hasil Musyawarah

Mengenai dana desa, Syahrina Juni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menjelaskan, berdasarkan Permendes, dana desa boleh digunakan seperti untuk pipanissi untuk distribusi air bersih ke rumah-rumah penduduk. Namun, terkait biaya operasional dan kantor sederhana sebagaimana aspirasi Ketua Kelompok Pengelola Sitem Air Minum dan Sanitasi, Suriansyah, memungkinkan saja, diajukan melalui proposal.

“Terkait kesejahteraan masyarakat, bisa diusulkan melaui dana desa dengan catatan melalui hasil musyawarah mufakat. Tahun mendatang peluang masih ada, tinggal KP SPAMS yang proaktif,”kata Syahrina. Selain 11 kecamatan yang menjadi sasaran program Pamsimas, pada 2018 ada 24 desa yang juga membangun sarana air bersih layak konsumsi. Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Batangalai Timur, Batangalai Utara, Batangalai Selatan.

Selanjutnya, Kecamatan Pandawan, Limpasu, Hantakan, Barabai, Labuanamas Selatan, Labuanamas Utara. Desa-desa tersebut, belum terjangkau layanan PDAM. Ketua Kelompok Pengelola Sitem Air Minum dan Sanitasi, Suriansyah, yang juga KP SPAMS Batutangga berharap, ada dana operasional untuk program tersebut.

Dijelaskan, selama ini SPAMS di Batutangga baru bisa melayani sekitar 400 jiwa atau 167 keluarga. Air dari sungai disedot menggunakan tenaga listrik, kemudian ditampung di tendon air, dan dialirkan ke rumah warga melalui pipa. Untuk biaya listrik, tiap warga yang terlayani dipungut iuran sesuai besarnya tagihan yang ditanggung bersama.

Selain Batutangga, desa lainnya yang mendapat program air bersih adalah Tandiang dan Hinas Kiri. “Tapi untuk Batutangga, belum seluruhnya terlayani, ada beberapa RT lagi yang belum mendapatkan layanan,”kata Suriansyah berharap kedepan semua warga desa Batutangga, juga bisa mengakses air bersih tersebut. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved