GAPKI

Tanggapan GAPKI Atas Aksi Aktivitis Greenpeace Naiki Kapal Tanker Pengangkut Minyak Sawit Indonesia

Tanggapan GAPKI Atas Aksi Aktivitis Greenpeace yang Naiki Kapal Tanker Pengangkut Minyak Sawit Indonesia

Tanggapan GAPKI Atas Aksi Aktivitis Greenpeace Naiki Kapal Tanker Pengangkut Minyak Sawit Indonesia
Istimewa
Kebun sawit 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aksi sepihak LSM Greenpeace yang menduduki secara kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia serta serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam negeri disayangkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dalam wawancara dengan wartawan, meminta Greenpeace bisa menyampaikan aksi dan kritiknya kepada industri sawit Indonesia dengan lebih beradab.

"Jelas Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa. Kita negara hukum tetapi mereka mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI," kata Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Mukti Sardjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Apalagi, sektor kelapa sawit adalah tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi mata pencaharian bagi 17 juta rakyat Indonesia.

Baca: Saksi Bongkar Soal Settingan Angel Lelga Digerebek Vicky Prasetyo yang Dipergoki Bareng Fiki Alman

Baca: Jadwal Piala AFF 2018 Hari Ini - Timnas Filipina vs Thailand, Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia

Baca: Resmi! Pemerintah Gunakan Sistem Ranking pada Tes SKD CPNS 2018, Lihat Penjelasannya

Baca: Live K-Vision! Link Live Streaming Timnas Filipina vs Thailand di Vidio.com, Nasib Timnas Indonesia

Mukti mengatakan, aksi sepihak Greenpeace mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?" tegas Mukti.

Mukti mengatakan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perizinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit.

"Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, maka perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan," katanya.

Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan," tambahnya.

Halaman
12
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved