Berita Tanahbumbu

UMK 2019 Hanya Naik Sebesar Rp 8.219, Suhartoyo: Ini Hasil Musyawarah

Mengalami kenaikan, hanya saja tidak signifikan karena kenaikan tak sampai Rp 10 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

UMK 2019 Hanya Naik Sebesar Rp 8.219, Suhartoyo: Ini Hasil Musyawarah
THINSTOCK
Ilustrasi rupiah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Upah minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan resmi dirilis, ternyata ada kenaikan UMP untuk 2019 mendatang.

Begitu juga dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Tanahbumbu. Pasalnya juga mengalami kenaikan, hanya saja tidak signifikan karena kenaikan tak sampai Rp 10 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan itu ditetapkan setelah dilakukan penghitungan oleh dewan pengupahan. Sehingga, keputusan UMK di Tanahbumbu mengalami kenaikan meski tak banyak.

Baca: Resmi! Pemerintah Gunakan Sistem Ranking pada Tes SKD CPNS 2018, Lihat Penjelasannya

Hal ini diakui Kepala Dinas Ketengakerjaan, Transigrasi dan UMKM Tanahbumbu, Suhartoyo, Rabu (21/11/18). Dia mengatakan saat ini, penetapan itu telah dikeluarkan.

Baca: Live K-Vision! Link Live Streaming Timnas Filipina vs Thailand di Vidio.com, Nasib Timnas Indonesia

"UMP semula nilainya Rp 2.651.781 dan UMK menjadi 2.660.000 setelah musyawarah Dewan Pengupahan," katanya.

Dia mengatakan untuk UMK ada kenaikan sebesar Rp 8.219. Meski tidak banyak, namun setidaknya ada kenaikan dari hasil musyawarah tersebut. Keniakan ini memng jauh dari sebelumnya, sebab di tahun sebelumnya, kenikan terbilang cukup tinggi dibandingkan sekarang.

"Tahun sebelumnya, kenaikan UMK nilainya lumayan tinggi yaitu sebesar 205.382,20. Tapi tahun ini hanya minim yaitu hanya Rp 8.129,00," katanya.

Perubahan kenaikan memang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada keadaan. Sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi meski sebenarnya tetap mengalami kenaikan upah.

Saat ini, pemerintah belum melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan secara resmi. Namun, dirinya sudah menyampaikan melalui pesan whatApp di HRD-HRD perusahaan di Tanahbumbu.

"UMK ini harus diterapkan pihak perusahaanm bila tidak, maka perusahaan itu akan dikenakan sanksi. Kami masih merencanakan untuk menyampaikan langsung sesuai hasil musyawarah dewan pengupahan," katanya. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved