Berita Hulu Sungai Utara

BPN HSU Evaluasi Kinerja PPAT, 'Hindari Akta Jual Beli Tanah Ilegal'

Pembuatan AJB yang merupakan salah satu dokumen penting berdasar hukum tidak diperkenankan untuk dibuat secara sembarangan

BPN HSU Evaluasi Kinerja PPAT, 'Hindari Akta Jual Beli Tanah Ilegal'
Reni Kurnia Wati
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hulu Sungai Utara (HSU) terus mengevaluasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hulu Sungai Utara (HSU) terus mengevaluasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Salah satunya dengan memberikan peringatan agar tidak mudah membuat Akta Jual Beli (AJB) yang tidak jelas atas penjual dan pembelinya.

Pembuatan AJB yang merupakan salah satu dokumen penting berdasar hukum tidak diperkenankan untuk dibuat secara sembarangan apalagi sampai fiktif, PPAT dapat terjerat hukum.

Kepala BPN HSU Ahmad Suhami mengatakan seluruh tahapan dalam pembuatan AJB perlu diperhatikan dan dicermati, tidak hanya diserahkan kepada asisten atau pegawai pembantu. Masyarakat juga diminta untuk sadar hukum akan pentingnya adanya AJB dalam transaksi jual beli dan tidak dilakukan dibawah tangan.

Baca: Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina Piala AFF 2018 Malam ini via Link Live Streaming RCTI

Penjual dan pembeli juga harus jelas siapa orang dan tinggal dimana, pembuatan AJB disaksikan dan disetujui langsung oleh kedua belah pihak dan tidak melalui perantara.

"Jangan sampai memakai keterangan palsu, perbuatan hukumnya harus benar-benar dihadapan pejabat pembuat akta tanah." Tegasnya.

Baca: Gisel Bingung Soal Rumah Tangganya, Kalau Boleh Milih, Saya Maunya akur sama Mas Gading

Suhaimi menambahkan persoalan tentang pertanahan di Kabupaten HSU terbilang sangat kondusif karena kordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan dan lintas sektor lainnya berjalan dengan baik, oleh karenanya diharapkan kondisi ini akan terus dapat dipertahankan.

Untuk memaksimalkan kinerja PPAT, Kepala BPN kembali melantik PPAT dimana sebelumnya kabupaten HSU hanya memiliki satu orang PPAT dan satu orang notaris. Dingan adanya pelantikan ini diharapkan tidak ada lagi proses jual beli yang sifatnya dibawah tangan.

"Kami juga berharap kedepannya pejabat pembuat akta tanah dan notaris diKabupaten HSU dapat dilantik lagi, sehingga ada 5 orang PPAT dan notaris yang ada di kabupaten HSU." Pungkasnya.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Kalteng Putra vs PSS Sleman via Youtube di Liga 2 2018

PPAT yang baru dilantik dan diambil sumpahnya untuk wilayah kerja kabupaten HSU adalah Ahmad Rijali SH, M.Kn yang disaksikan oleh sejumlah karyawan BPN HSU, perwakilan Bank mitra serta beberapa pejabat, Rabu (21/11/2018).

Pelantikan PPAT merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang dinyatakan lulus sebagai PPAT, sebab sejak mulai dilantik PPAT yang bersangkutan mempunyai kewenangan atau legal standing untuk berbuat sesuai hukum terkait dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan itu.

"Kami juga terus memberikan sosialisasi ke masyarakat agar bisa membuat akta jual beli secara legal sehingga tidak ada lagi perkara adanya AJB ilegal dibawah tangan," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/Nia)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved