Tajuk

Guru di Tahun Politik

Mengingat perannya yang begitu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sosok guru selalu menjadi sorotan dan perhatian.

Guru di Tahun Politik
instagram/disdikdki
Ilustrasi Hari Guru 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETIAP 25 November di Indonesia diperingati sebagai Hari Guru Nasional, yang merupakan bentuk penghargaan terhadap guru. Ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah sebagai Hari Guru pada 1994 berdasarkan Keputusan Presiden No 78/1994. Pada era reformasi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mempertegas 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

Membicarakan sosok guru memang tidak ada habisnya. Mengingat perannya yang begitu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sosok guru selalu menjadi sorotan dan perhatian. Ia tampil sebagai figur yang digugu dan ditiru.

Namun, satu mempermasalahan yang selalu mengelayuti kehidupan para guru adalah nasib mereka. Meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, akan tetapi tampaknya belum sepenuhnya mampu mengangkat nasib guru ke arah perbaikan secara menyeluruh.

Tak heran, kondisi ini sering menjadi isu paling menarik setiap pemilihan umum, terutama saat pemilihan pemimpin, baik bupati/wali kota, gubernur hingga presiden. Suara guru selalu menjadi rebutan. Para calon pemimpin berlomba mendulang suara guru dengan menebar janji mengangkat taraf kehidupan para guru ke arah lebih baik.

Nah, di tahun politik ini, di antaranya ada agenda pemilihan presiden-wakil presiden, isu terkait guru kembali menjadi jualan. Tujuannya tentu saja agar bisa mendulang suara dari para pendidik yang jumlahnya begitu besar.

Paling terbaru adalah pernyataan Mardani Ali Sera, salah seorang juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mengusulkan gaji guru naik hingga Rp 20 juta.

Pernyataan itu langsung menuai pro-kontra. Prabowo sendiri tidak memberi komentar. Sementara Sandiaga terang-terangan menyatakan tidak sanggup jika guru digaji merata Rp 20 juta.

Wakil Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriawan Halim, menilai janji memberikan guru gaji sebesar Rp 20 juta per bulan bisa dianggap sebagai salah satu bentuk menjadikan guru sebagai objek politisasi. Dia pun mengimbau agar para guru tidak menelan bulat-bulat setiap janji politik seperti itu.

Memang, sudah seharusnya guru tidak dijadikan objek politisasi. Biarkan guru menjadi sosok yang netral dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Di tangan mereka jutaan generasi bangsa sedang ditempa mentalnya. Apa jadinya guru diseret-seret untuk berpihak pada satu kepentingan politik?

Kita tentu tak ingin anak-anak kita ikut terseret ke dalam lingkaran pandangan guru yang pemikirannya terpola pada satu kepentingan politik. Jadi biarkanlah guru tetap berada di posisi tertingginya sebagai pendidik profesional yang melahirkan generasi-generasi berkualitas dan profesional. Selamat Hari Guru! (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved