Berita Kalteng

Tak Terima di OTT, Dewi Priyatni Tuntut Jaksa, Begini Putusan PN Kuala Kapuas

Sidang putusan praperadilan yang diajukan oleh Dewi Priyatni terhadap Kejaksaan Negeri Kapuas digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kapuas, Senin

Tak Terima di OTT, Dewi Priyatni Tuntut Jaksa, Begini Putusan PN Kuala Kapuas
Fadly Setia Rahman
Suasana sesaat sebelum sidang putusan praperadilan di Ruang Sidang Cakra PN Kuala Kapuas, Senin (26/11/2018) siang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KAPUAS - Sidang putusan praperadilan yang diajukan oleh Dewi Priyatni terhadap Kejaksaan Negeri Kapuas digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kapuas, Senin (26/11/2018) siang.

Sebagaimana diketahui, sidang praperadilan ini diajukan oleh pemohon Dewi Priyatni melalui kuasa hukumnya Baron R Binti dan rekan.

Sebagian buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap dirinya yang dulu menjabat sebagai Plt Camat Kapuas Murung, Rabu (26/9/2018) silam.

Dewi Priyatni diamankan pihak kejaksaan karena disebutkan telah melakukan tindak pemerasan dalam jabatan terhadap salah satu kades di wilayah tugasnya.

Baca: BREAKING NEWS - Ayah di Banjarbaru Cabuli Putrinya Selama 14 Tahun, Satu Minggu Bisa Tiga Kali

Kini, Dewi Priyatni sedang menanti jalannya proses hukum selanjutnya dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.

Rangkaian sidang praperadilan telah selesai. Sidang putusan dibacakan oleh Emna Aulia SH, hakim tunggal yang memimpin jalannya sidang praperadilan tersebut.

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PN Kuala Kapuas yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama tersebut telah menjatuhkan putusannya.

Baca: LIVE STREAMING UseeTV - Live Streaming Persib U-19 vs Persija U-19 di Final Liga 1 U-19 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum, telah terbukti penangkapan dan penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Maka dengan demikian permohonan Kuasa Hukum Pemohon yang memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mengeluarkan atau membebaskan Pemohon dari tahanan, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman
12
Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved