Bumi Sanggam

Ansharuddin Dukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemkab Balangan

Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk membenahi kinerjanya terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Ansharuddin Dukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemkab Balangan
istimewa
Pemkab Balangan memberikan piagam penghargaan SKPD/BLUD teraktif sebagai bentuk apresiasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik lingkup Pemkab. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk membenahi kinerjanya terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Salah satunya dengan cara mendatangkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan sosialisasi kepada jajaran Kepala SKPD mengenai pedoman penyelesaian sengketa informasi publik di Aula Benteng Tundakan, kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, kemarin Senin (26/11/2018).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Samsul Rani dalam paparannya mengatakan bahwa badan publik pemerintah atau non pemerintah yang anggarannya bersumber dari masyarakat maka wajib mengumumkan informasi secara berkala, serta merta dan setiap saat. Informasi yang dimaksud seperti profil badan publik, laporan keuangan, program dan kegiatan, realisasi anggaran dan kebijakan-kebijakan publik dalam rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 th 2008.

"Dimana masyarakat punya hak tahu kemana anggaran tersebut dimanfaatkan. Bahkan sangsi pidanapun jelas bagi badan publik yang sengaja tidak mengumumkan informasi publik dan penyalahgunaan informasi yg dilakukan oleh pemohon informasi," ujarnya.

Sesuai kewenangannya Komisi Informasi melakukan mediasi dan sidang ajudikasi non litigasi antara termohon dan pemohon.

Jika putusan sidang masih terdapat ketidakpuasan dari kedua pihak maka dapat melakukan banding di PTUN bagi termohon yang merupakan badan publik pemerintah atau ke kejaksaan negeri untuk badan publik non pemerintah.

"Namun tentunya semuanya berjalan harus melalui mekanisme yang benar sesuai perundangan," katanya.

Sementara itu Bupati Balangan, Ansharuddin dalam sambutannya menyatakan keterbukaan informasi publik dan segala produk turunannya adalah, konsekuensi yang harus dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Balangan menerima amanah dari masyarakat.

“Saya minta kepada kepala SKPD maupun BLUD dan seluruh jajarannya untuk betul-betul mendukung penerapan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Jangan ada lagi sikap model lama atau alergi terhadap permintaan akan informasi,” tegasnya.

Ansharuddin menambahkan dalam pemberian informasi ada mekanisme persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved