B Focus Pesisir

Bupati Menolak Perpanjangan Usaha, Perusahaan Mengadu ke BKPM, Bagaimana Nasib Ratusan Pekerja?

Bupati Tanahlaut, Sukamta, mengeluarkan surat yang menolak permohonan perpanjangan usaha CV Nelayan Bhakti.

Bupati Menolak Perpanjangan Usaha, Perusahaan Mengadu ke BKPM, Bagaimana Nasib Ratusan Pekerja?
BPost Cetak
BFocus edisi cetak Rabu (27/11/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Bupati Tanahlaut, Sukamta, mengeluarkan surat yang menolak permohonan perpanjangan usaha CV Nelayan Bhakti.

Alasan penolakan karena usaha pengalengan hasil laut itu, berada di kawasan permukiman penduduk.

CV Nelayan Bhakti berada di Jalan Mufakat RT 010 RW 004 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari.

Mempekerjakan lebih seratusan karyawan yang didominasi wanita.

Usaha yang dikerjakan adalah pengalengan rajungan.

Namun ternyata masalahnya tidak berhenti di situ.

Pihak perusahaan dalam hal ini investor merasa dirugikan dan akhirnya mengadukan masalah ini ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.

Baca: Djarot Bocorkan Rencana Ahok Pasca Bebas dari Penjara Jelang Pilpres 2019, Ini Sikap Fahri Hamzah

Baca: Kisah Raja Malaysia yang Nikahi Ratu Kecantikan Moskow 2015 yang Usianya 24 Lebih Muda

Baca: Curhat Syahrini Setelah Sebut Cintaku Kandas, Berkaitkan Kabar Kedekatan dengan Reino Barack?

Baca: Ramai Soal CPNS 2018, Ustadz Abdul Somad Beberkan Hukum Gadaikan SK PNS di Bank demi Kredit

Di sisi lain, ratusan pekerja pun terancam kehilangan mata pencaharian.

Apalagi industri ini sudah cukup lama beroperasi.

Dialog pun sudah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Tanahlaut dengan pihak perusahaan.

Asisten I Pemkab Tanahlaut, Bambang Kasudarisman, menyebut pertemuan antara perusahaan dengan pemkab di BKPM Jakarta mengalami kebuntuan.

"Pertemuan yang difasilitasi BKPM mengenai CV Nelayan Bhakti di Pelaihari. Hasil pertemuan itu deadlock dan dijadwalkan lagi," kata Bambang Kasudarisman ditemui Selasa (27/11).

Menurut Bambang Kasudarisman, Pemerintah Kabupaten Tanahlaut tetap bersikeras tidak memperpanjang izin usaha CV Nelayan Bhakti.

Sementara, manajemen CV Nelayan Bhakti pun tetap meminta Pemkab memberikan perpanjangan izin.

Persoalan ini muncul karena usaha yang dijalankan CV Nelayan Bhakti dianggap bukan lagi industri rumahan (home industry) karena mempekerjakan lebih seratusan orang.

Pemkab mengacu pada PP No 26/2007 tentang Penataan Ruang, juga Peraturan Daerah No 3/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanahlaut.

Pemkab sendiri sebenarnya sudah memberikan kelonggaran waktu selama satu tahun kepada CV Nelayan Bhakti untuk relokasi usaha mereka.

Satu tahun itu dianggap Pemerintah, manajemen CV Nelayan Bakti dapat mencari lahan baru dan mengantisipasi tidak terjadi pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya.

Namun, manajemen CV Nelayan Bhakti kembali meminta perpanjangan izin dengan berbagai alasan, salah satunya belum terbangunnya gudang untuk menyimpan peralatan.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved