B Focus Pesisir

Kabid Tata Ruang PUPR Tanahlaut: Mana Itikad Baiknya, Justru Mengadukan Pemerintah

Hj Dwi Laksmina Yunika, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanahlaut, mengaku tidak mengetahui

Kabid Tata Ruang PUPR Tanahlaut: Mana Itikad Baiknya, Justru Mengadukan Pemerintah
BPost Cetak
BFocus edisi cetak Rabu (27/11/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Hj Dwi Laksmina Yunika, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanahlaut, mengaku tidak mengetahui persis bagaimana dan kenapa industri pengepakan rajungan itu berada di wilayah permukiman penduduk.

"Padahal jelas perda RTRW tahun 1993 itu menyebut kawasan industri itu di wilayah Kecamatan Jorong dan Kecamatan Batibati. Baru perda RTRW 2016 ini yang secara tegas berisi larangan," katanya.

Baca: Link Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 Sudah Keluar, Kemenlu Jadi yang Pertama, Instansi Lain?

Baca: Djarot Bocorkan Rencana Ahok Pasca Bebas dari Penjara Jelang Pilpres 2019, Ini Sikap Fahri Hamzah

Baca: Kisah Raja Malaysia yang Nikahi Ratu Kecantikan Moskow 2015 yang Usianya 24 Lebih Muda

Menurut Yunika dalam perda RTRW saat ini lebih mensyaratkan bahwa industri menengah tidak boleh berada di kawasan permukiman, tapi harus berada di kawasan industri.

"Kasus CV Nelayan Bhakti ini sebenarnya sudah mendapatkan dispensasi selama satu tahun. Waktu itu diberikan agar mencari lahan. Baru repotnya setelah waktu dispensasi habis kalang kabut. Mana Itikad baiknya, justru mengadukan Pemerintah ke BKPM di Jakarta. Apa lagi kurangnya Pemerintah Kabupaten Tanahlaut, perusahan itu jelas tanpa izin pemerintah memberi toleransi karena melihat nasib para karyawan," katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved