Opini Publik

Sesat Pikir Taman Nasional

WALAU relatif tak dihiraukan para petinggi, gerakan #SaveMeratus terus saja berlangsung. Bahkan setelah sidang gugatan yang dilakukan Walhi

Sesat Pikir Taman Nasional
ist
Puluhan organisasi bergabung dalam Aliansi Meratus Jilid 2 meyuarakan penyelamatan Pegunungan Meratus 

Oleh: Juliade, Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo Selatan

WALAU relatif tak dihiraukan para petinggi, gerakan #SaveMeratus terus saja berlangsung. Bahkan setelah sidang gugatan yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel bersama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dikandaskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta pada 22 Oktober 2018, gerakan #SaveMeratus justru kian sengit. Diakui atau tidak, sepanjang tahun ini –bahkan akan terus berlanjut—dalam berbagai tensi, gerakan #SaveMeratus menjadi trending topic dan terus menjadi perbincangan.

Sebagian besar kalangan memahami, gerakan ini adalah bentuk, reaksi, dan “kemuakan” sebagian besar rakyat Kalsel terhadap rezim pertambangan batu bara yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Adagium, bahwa dalam hal pertambangan batubara urang jua nang sugihnya diyakini kebenarannya oleh sebagian besar orang di Kalsel.

Walau menjadi perbincangan dan besar kemungkinan akan menjadi “bom waktu” yang ledakannya akan berdampak liar –bahkan bisa mengubah peta politik lokal melalui fenomena tak jelasnya sikap partai-partai politik dan elitenya di tingkat lokal—reaksi pemerintah (Provinsi atau Gubernur Kalsel beserta instansi terkait) masih saja samar. Reaksi yang muncul justru mengembuskan rencana menjadikan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.

Ini artinya, pemerintah lokal tak mendengarkan dan memerhatikan keinginan publik, terutama aspirasi yang datang dari masyarakat Dayak Meratus. Melalui gerakan #SaveMeratus sebenarnya sangat jelas apa yang diinginkan publik. Keinginan itu sederhana: pertahankan Meratus seperti apa adanya, jangan ada kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun lokal yang mengancam atau bahkan menghancurkan Meratus, akui wilayah adat melalui peraturan daerah lalu memasukkannya dalam RPJMD, APBD, dan kebijakan lainnya, dan libatkan seluruh masyarakat adat yang tinggal dan hidup dari Pegunungan Meratus dalam setiap kebijakan yang diambil.

Semua keinginan itu jelas lebih penting ketimbang menjadikan Meratus sebagai Taman Nasional. Karena yang seringkali tak diketahui publik adalah, konsep Taman Nasional secara filosofis dan substansif sangat bertentangan dengan kebudayaan, adat istiadat, sistem sosial dan ekonomi, dan religi orang Dayak Meratus. Karena itu sangat beralasan, ada dugaan semacam udang di balik batu dengan Taman Nasional ini.

Ada Apa di Balik Taman Nasional
Taman Nasional misalnya, khittah-nya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi. Itu tujuan idealnya.

Namun dalam konsep Taman Nasional itu pula muncul kebijakan berupa membagi kawasan hutan atau pegunungan dan lainnya menjadi berbagai wilayah. Sistem zonasi inilah yang akan membunuh masyarakat yang berada dan hidup dari kawasan hutan atau pegunungan. Dalam hal ini tentu yang jadi korban adalah masyarakat Dayak Meratus.

Seperti yang terjadi hampir di semua Taman Nasional, zonasi membuat masyarakat adat tak lagi leluasa bergerak. Zona inti dalam Taman Nasional misalnya menjadi wilayah yang tak boleh dimasuki, tak boleh digunakan, tak boleh disentuh, dan tak boleh diberdayakan. Sanksi hukum jelas akan diterapkan jika zona inti ini dimasuki.

Dalam hal ini, masyarakat Dayak Meratus yang sejak nenek moyang mereka hidup merdeka, baik menjaga dan memanfaatkan sumber daya di hutan dan sekitarnya akan mengalami kesulitan. Mereka yang biasa bertani di mana saja di kawasan Pegunungan Meratus atau yang biasa bagarit (berburu) di seluruh wilayah Pegunungan Meratus tak akan bisa lagi melakukan apa-apa. Atau masyarakat Dayak Meratus yang biasa memanen madu dari pohon-pohon Mangaris dan Jelamu yang tersebar di seluruh wilayah Pegunungan Meratus juga tak bisa lagi leluasa mencari nafkah. Jika ini yang terjadi, maka Taman Nasional akan menjadi pembunuh utama masyarakat Dayak Meratus!

Sebagai perbandingan, sistem zona ini misalnya nampak jelas dengan yang terjadi di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan SK Dirjen PHKA No. 65/Kpts/Dj-V/2001 membagi Taman Nasional Komodo dalam 9 zona, antara lain yaitu: (1) Zona Inti yang merupakan zona yang mutlak dilindungi, di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan adalan kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian; (2) Zona Rimba yang merupakan zona pada bagian daratan yang hanya dapat dilakukan kegiantan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas; (3) Zona Bahari yang terdapat pada perairan laut yang hanya dapat dilakukan kegiatan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas. Karena Taman Nasional Komodo lebih banyak berupa bahari, berbeda dengan Pegunungan Meratus, namun soal zonasi tetap saja dampaknya sama.

Sistem zonasi sama saja dengan menekan pertambahan penduduk masyarakat Dayak Meratus. Karena dengan zonasi, ruang berladang dan berkebun terbatas. Padahal setiap Umbun (kepala keluarga/KK) baru misalnya, selalu memerlukan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jika sampai masyarakat adat Dayak Meratus tidak bisa lagi berladang maka mereka pelan tapi pasti dijauhkan dari agama Kaharingan (Balian) yang mereka anut. Karena berladang bukan hanya proses menanam padi yang kemudian menjadi beras lalu dimasak menjadi nasi, namun lebih dari itu. Karena dalam semua rangkaian berladang dari Manyalukut (membakar) sampai dengan panen lalu dilaksanakan Aruh Mahanyari semua terkoneksi dengan Nining Bahataraatau Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Mamangan (doa). Jadi berladang bukan hanya sekadar kegiatan menanam padi. Namun juga menjadi media komunikasi/ibadah umat Balian kepada Sang Pencipta.

Taman Nasional dengan sistem zonasi juga akan memorak-morandakan pengelolaan wilayah kelola masyarakat adat. Jauh sebelum Republik ini ada, masyarakat adat Dayak Meratus sudah membagi wilayah mereka sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Misalnya, ada Hutan Keramat, Katuan, Jurungan, dan Huma. Zonasi dalam Taman Nasional dipastikan tak akan mengakomodir hal itu. Karena pendekatan pemerintah lebih sering tak menganggap dan menepiskan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat. Apalagi jika mengingat, logika yang lebih sering dipakai pemerintah adalah ekonomi, bagaimana wilayah menjadi pabrik uang. Bukan memertahan kebudayaan dan melindungi masyarakatnya.

Karena itu, berhentilah menggulirkan ide Taman Nasional. Yang harus dilakukan adalah, percayakanlah pengelolaan dan perlindungan Pegunungan Meratus kepada orang Dayak Meratus, karena selama ini mereka telah ikhlas menjaga sumber kehidupan itu; beri mereka pengetahuan dan dukungan untuk menjaga Meratus; kalau pun ada konsep untuk memertahankan Meratus, libatkan masyarakat adat Dayak Meratus; yang terakhir akui wilayah adat mereka melalui kebijakan yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi, dan lokal lainnya.

Dengan menggulirkan isu Taman Nasional tanpa peduli dan gubris pada gerakan #SaveMeratus sama artinya telah terjadi sesat pikir. Izin pertambangan batubara sudah keluar, aktivis berjuang menggagalkan izin itu, Pemprov Kalsel (Dinas Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup) justru sibuk akan mengeluarkan kebijakan baru. Padahal kebijakan baru itu bukan menggagalkan izin pertambangan yang sudah keluar. Artinya orang sudah siap menambang, baru wilayah diamankan. Itu lah sesat pikir yang kini terjadi. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved