Dana Kelurahan

Besaran Dana Kelurahan Berbeda, Begini Cara Pembagiannya

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (28/11), pemerintah pusat akan mengucurkan Rp 3 triliun bagi dana kelurahan.

Besaran Dana Kelurahan Berbeda, Begini Cara Pembagiannya
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (30/11/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dilansir dari Kompas.com, Kamis (28/11), pemerintah pusat akan mengucurkan Rp 3 triliun bagi dana kelurahan.

Dalam pengalokasiannya, semua kelurahan di kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah dimaksud.

"Dari Rp 3 triliun tadi kita bagikan ke kabupaten dan kota dengan cara bagi rata, tapi tidak semurni itu juga. Kita bagi tiga kategori. Kita lihat dari pelayanan publiknya sudah bagus atau belum," ujar Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka, dalam diskusi publik di Gedung Kompas, Rabu (28/11).

Tiga kategori itu adalah kategori baik yang dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 352,9 juta per kelurahan.

Baca: KPI Hentikan Sementara Program Pagi Pagi Pasti Happy Usai Bahas Kriss Hatta, Gading dan Gisel

Baca: 203 Instansi Siap Umumkan Hasil Tes SKD, Cek Link Resmi dan Persiapan Tes SKB CPNS 2018 di Sini

Baca: Icha Gwen Mengaku Mending Pilih Hotman Paris Daripada Gading Marten, Ini Alasannya

Baca: Pengumuman BKN & Link Hasil SKD CPNS 2018 di Kemenkumham, Kemenlu, KemenBUMN & PPATK

Kategori perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 370,1 juta per kelurahan.

Kategori sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384 juta per kelurahan.

"Angka Rp 3 triliun muncul karena ada pertimbangan. Sebenarnya butuhnya Rp 8 triliun, tapi kan kita sifatnya membantu, jadi kewajiban pemda yang harus lebih besar," ujar Putut.

Putut menambahkan, mekanisme penyaluran dana ini yakni dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) yang dilakukan ke dalam dua tahap masing-masing 50 persen dengan berbasis pada kinerja pelaksanaan kegiatan.

Pencairan tahap pertama mensyaratkan surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah.

Tahap kedua mensyaratkan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I.

"Kalau DAU tambahan untuk kelurahan ini berdasarkan hasil diskusi dan amanat APBN harus disusun PMK yang mengatur penyalurannya. Nah ini sedang kita susun. Rencananya disalurkan dua kali, 50 persen plus 50 persen," ucap dia.

Penggunaan dana diarahkan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Selain itu, juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved