Tajuk

Dana Kelurahan Bukan untuk Lurah

PENYALURAN Dana Kelurahan pada 2019 dipastikan bakal segera terealiasi. Sebanyak 8.122 kelurahan di Indonesia

Dana Kelurahan Bukan untuk Lurah
kontan
Ilustrasi 

PENYALURAN Dana Kelurahan pada 2019 dipastikan bakal segera terealiasi. Sebanyak 8.122 kelurahan di Indonesia mendapat bagian uang Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN 2019 sebesar Rp 3 triliun.

Harapan membuncah dari warga yang tinggal di kelurahan. Pasalnya, mereka berharap dana tersebut dapat mempercepat pembangunan di wilayah mereka, tanpa harus menunggu kucuran dana dari pemerintah daerah seperti sebelumnya.

Ya, Dana Kelurahan yang digelontorkan tahun depan, diharapkan bisa memangkas birokrasi usulan rencana pembangunan di tingkat kelurahan. Kelurahan diberi dana dari APBN yang bisa dikelola sendiri untuk pembangunan di wilayah mereka.

Prosedurnya, kalau sebuah kelurahan ingin melakukan pembangunan di wilayah mereka, usulan itu akan dipaparkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar pemerintah daerah.

Dari usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang itu, pemerintah daerah akan menetapkan usulan apa saja yang bakal diprioritaskan untuk dilaksanakan tahun depan. Bisa jadi, usulan pembangunan sarana dan prasarana yang dianggap penting oleh satu kelurahan dikalahkan oleh usulan yang lebih penting lagi.

Bagaimana teknis pelaksanaannya, beberapa lurah mengaku mereka belum bisa membuat perencanaan dan alokasi anggaran dari Dana Kelurahan, akibat belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kemendagri.

Becermin dari pengucuran Dana Desa, kehadiran Dana Kelurahan ini memang menimbulkan harapan bagi warga agar pembangunan sarana dan prasaran di wilayah mereka bisa mengalami percepatan.

Berbagai proyek yang biasanya harus menunggu kucuran dana dari pemerintah daerah, kini bisa diambil dari Dana Kelurahan dan pengerjaan bisa langsung dilakukan oleh pihak kelurahan.

Yang patut diperhitungkan mungkin adalah pengalaman berbagai kendala saat pengelolaan Dana Desa. Banyak desa yang kini mengalami pengurangan anggaran akibat kesulitan mereka mengelola uang yang diterima dari pemerintah pusat tersebut.

Salah satu kendalanya adalah laporan pertanggungjawaban program-program yang dilaksanakan desa dalam penggunaan Dana Desa mereka. Akibatnya, alokasi anggaran yang sebelumnya telah disusun dinyatakan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun becermin dari sosok seorang lurah yang juga aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat oleh pemerintah daerah, sepertinya masalah yang menimpa pengelolaan Dana Desa tidak terjadi.

Para lurah tentu sudah mendapat pelajaran bagaimana menyusun anggaran, melaksanakan program kerja, hingga menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Kelurahan yang mereka terima.

Terpenting dan harus menjadi perhatian, Dana Kelurahan itu bukan uang untuk urusan pribadi para lurah atau menjadi dana pembanguan sarana dan prasarana kantor kelurahan agar menjadi lebih megah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved