Pilpres 2019

DPD GMNI Kalsel Tanggapi Soal Rencana Pelaporan Partai Berkarya Kepada Ahmad Basarah Terkait Hal Ini

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan bahwa Guru Korupsi Indonesia adalah mantan Presiden Soeharto.

DPD GMNI Kalsel Tanggapi Soal Rencana Pelaporan Partai Berkarya Kepada Ahmad Basarah Terkait Hal Ini
Istimewa
Ketua DPD GMNI Kalsel, Riswan Setiandy (sebelah kanan) saat berbicara di depan forum. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan bahwa Guru Korupsi Indonesia adalah mantan Presiden Soeharto.

Pernyataan Ahmad Basarah tersebut rupanya ditanggapi oleh Partai Berkarya, yang berencana akan melaporkan pernyataannya yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi.

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalsel berpendapat, pernyataan Ahmad Basarah merupakan cerminan sikap kenegarawanan yang berusaha mengingatkan generasi sekarang terhadap bahaya laten korupsi. Dan hal itu terjadi pada saat negara dipimpin oleh Soeharto dan agenda reformasi yang sesuai. Tidak elok kemudian statement tersebut digoreng sedemikian rupa guna dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Beliau pun tidak mendiskreditkan keunggulan yang dimiliki soeharto, tapi tentu tidak bisa dilupakan kesalahannya.

Baca: Rene Alberts Pertanyakan Keputusan Wasit Laga Bhayangkara FC Vs PSM Makassar, Hanya 2 Menit?

"Terkait pelaporan kepada penegak hukum, itu hak setiap warga negara. Tapi kemudian hanya akan membuka sejarah kelam dan perdebatan panjang terkait KKN pada orde baru. Menurut kami dari DPD GMNI Kalimantan Selatan, apa yang telah disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Dr Ahmad Basarah dan juga merupakan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI pada tanggal 1 Desember 2018 di Megawati Instititut perihal Bapak Soeharto adalah guru Korupsi di Indonesia adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan," tutur Ketua GMNI Kalsel, Riswan Setiandy, Senin (3/12/2018) malam.

Baca: Liga 1 Elite Pro Academy U-16 2018, Barito Putera U-16 Siap Rebut Tiga Poin dari Persija U-16

Dirinya menambahkan, sumber lokal maupun Internasional, seperti Transparency International (TI), BBC News, Forbes, bahkan majalah TIME Asia edisi 24 Mei 1999 dengan tajuk Soeharto Inc.: How Indonesia's Long Time Boss Built a Family Fortune, memiliki data yang obyektif dalam praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa kediktatoran Presiden Soeharto kurun waktu 1967-1998.

Menurut Ketua GMNI Kalsel, Riswan Setiandy, Dr Ahmad Basarah menyampaikan hal tersebut berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Secara historis begitu mudahnya praktek KKN terjadi pada masa Presiden Soeharto sudah tergambarkan dalam dasar Menimbang TAP MPR tersebut.

Baca: Tiga Guru Besar ULM Dikukuhkan, Sutarto Hadi Berharap Tidak Hanya Selesai Dipengkuhan

Bahkan pada TAP tersebut pada Pasal 4 menyebutkan secara khusus kalimat "Mantan Presiden Soeharto", penyebutan khusus ini pastinya tidak tanpa alasan yang logis, jadi seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi ketika berbicara korupsi di Indonesia selalu mengaitkan dengan Rezim Presiden Soeharto, karena memang sejarah dengan jelas memperlihatkan polemik rezim tersebut.

"Mantan Presiden Soeharto itu bukan hanya seorang guru, tetapi juga panutan ataupun teladan praktek KKN di Indonesia, karena namanya dikenal dunia menjadi Presiden Terkorup No 1 di dunia sepanjang masa, makanya masih banyak pengikutnya," tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/airul syahrif/*)

Penulis: Airul Syahrif
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved