Opini Publik

Green Public Procurement dan Penerapannya

Konsep Pengadaan Berkelanjutan atau Suistainability Procurement mendorong pelaku pengadaan barang/jasa berpindah ke arena pemikiran strategis.

Green Public Procurement dan Penerapannya
istimewa
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (Dispersip) Kalsel menggelar bedah buku sekaligus diskusi dan sosialisasi Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Dispersip Kalsel, Banjarmasin, Senin (16/7/2018) pagi. 

Oleh: SAMSUL RAMLI SSOS
ASN Kabupaten Banjar
(Penulis Buku Serial Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti seluruh aturan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) membawa nuansa baru.

Konsep Pengadaan Berkelanjutan atau Suistainability Procurement mendorong pelaku pengadaan barang/jasa berpindah ke arena pemikiran strategis, tidak lagi taktis semata. Pengadaan tidak lagi hanya bercerita tentang bagaimana membeli barang/jasa saja. Tidak lagi tentang bagaimana memilih penyedia saja. Ukuran yang digunakan tidak lagi hanya atas dasar harga atau volume.

Perpres 16/2018 mengendorse pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi (value for money) dalam peningkatan pembangunanberkelanjutan. Pengadaan menjadi upaya yang sangat strategis ,memperhatikan hal-hal kecil untuk pencapaian hal-hal besar. Pengadaan diarahkan pada capaian-capaian besar dengan mengkonsolidasikan kebutuhan. Pemerintah membangun katalog besar barang/jasa dalam rangka menyediakan supply. Disisi lain juga di-createdemand skala besar dalam rangka meningkatkan value.

Terwujudlah Purchase and Supply Chain Management (PSCM)sebagai satu sistem yang integratif. Pembelian bisa dilakukan secara efektif dan efisien ketika rantai pasokan telah dikelola secara strategis. Ke depan pembelian pemerintah cukup hanya dengan surat pesanan (purchase order).Karena kontrak besar antara pemerintah dan produsen berupa framework agreement, framework contract ataupun umbrella contract.

Implementasinya nyata saat ini adalah dengan e-katalog pemerintah berdasarkan kontrak payung antara LKPP-RI dan produsen/prinsipal/distributor. Maka pengadaan semestinya sesimpel pembelian saja. Pemerintah mengurus hal-hal besar yang berdampak besar dan strategis. Pelaksana pengadaan menjadi sederhana sehingga tidak perlu menghantarkan pelaksana ke penjara.

Gagasan Tentang Green Public Procurement

Hal besar yang dikelola pemerintah disisi kebijakan adalah Green Public Procurement(GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis lingkungan. GPP adalah strategi konsolidasi dari organisasi publik untuk melakukan kerja ekstra,bermitra antar organisasi,demi mengurangi dampak lingkungan melalui praktik pengadaan barang/jasa berbasis lingkungan. Di berbagai negara GPP telah berkembang sejak era tahun 2000-an dan telah menjadi platform utama yang melandasi seluruh kebijakan pengadaan.

Di Korea; Tahun 2002 Korea meluncurkan sistem pengadaan secara elektronik yang dinamakan KONEPS (www.pps.go.kr/english/). Dalam KONEPS terdapat kanal khusus terkait GPP yaitu situs khusus pembelian produk-produk ramah lingkungan (http://green.pps.go.kr). Produk ramah lingkungan dalam satu sistem katalog lengkap dengan penanda spesifikasi label ramah lingkungan, daur ulang, sertifikasi efisiensi peralatan dan sertifikat hemat energi. Dampak dari penerapan sistem ini pada tahun 2010, tercatat belanja produk ramah lingkungan meningkat sekitar 10 persen dari total anggaran pengadaan.

Sementara di Kanada, pada 2006 Pemerintah Kanada meluncurkan program GPP dengan menetapkan target dan standar minimum lingkungan, peralatan, panduan dan pelatihan kepada pelaku pengadaan. Salah satu fokus pemerintah Kanada adalah pengadaan kendaraan bermotor pemerintah yang ramah lingkungan berdasarkan 3 pilar yaitu menekan dampak emisi karbon, pemeliharaan kendaraan yang ekonomis dan keselamatan dan perilaku berkendara. Langkah ini meningkatkan nilai manfaat uang dari belanja kendaraan bermotor pemerintah diseluruh aspek. Baik aspek penghematan belanja juga mendorong pengembangan low carbon technology.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved