Berita Nasional

Jokowi Tolak Penyataan Probowo Soal Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Karena itu, Presiden Jokowi menolak pernyataan calon presiden Prabowo Subianto bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Jokowi Tolak Penyataan Probowo Soal Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4
Kolase TRIBUNSOLO
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Presiden Joko Widodo menolak pernyataan calon presiden Prabowo Subianto saat di Singapura yang  menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi menegaskan bahwa indeks pemberantasan korupsi (IPK) di Indonesia terus membaik dari waktu ke waktu.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

Mengutip pidato Ketua KPK Agus Rahardjo, Jokowi menyebut skor IPK Indonesia saat ini jauh melesat dibandingkan saat penghujung kepemimpinan Soeharto.

"Tahun 1998 sampe ke 2018 loncatannya saya rasa sangat signifikan sekali. Dari yang terjelek se-ASEAN (skor 20), sekarang naik ke angka 37. Ini patut disyukuri," kata Jokowi.

Baca: Jokowi Perintahkan Ini Ke Panglima TNI dan Kapolri soal Pembunuhan 31 Pekerja Jembatan di Nduga

Baca: Sadis, 31 Pekerja Jembatan di Kabupaten Nduga Papua Diduga Dibunuh KKB Hanya Karena Lakukan Ini

Baca: Pimpin Penyelidikan Tewasnya 31 Pekerja Jembatan di Nduga, Pangdam dan Kapolda Papua ke Lokasi

Baca: 31 Pekerja Jembatan di Nduga Tewas Diduga Dibunuh KKB, Begini Reaksi Kepolisian

Jokowi mengakui masih banyak yang harus diperbaiki untuk terus mencegah dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Namun, ia juga menegaskan bahwa masyarakat juga tidak boleh tutup mata dengan kenaikan skor IPK Indonesia ini.

"Pak ketua KPK bilang, loncatan kita yang tertinggi di dunia loh," kata Jokowi.

Jokowi memastikan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved