Berita Kalteng

Wagub Kalteng Minta Kejaksaan Bongkar Habis Dugaan Jual Beli Jabatan

Tertangkapnya, seorang staf di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan tengah dengan inisial DAD, Jumat (30/11/2018) diduga melakukan

Wagub Kalteng Minta Kejaksaan Bongkar Habis Dugaan Jual Beli Jabatan
tribunkalteng.co/fathurahman
Wakil Gubernur Kalteng, H Habib H Said Ismail 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Tertangkapnya, seorang staf di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan tengah dengan inisial DAD, Jumat (30/11/2018) diduga melakukan pemerasan dan penyuapan untuk naik jabatan, ditanggapi Wakil Gubernur Kalteng, Habib H Said Ismail.

DAD ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejari Palangkaraya, Sabtu (1/12/2018) lalu.

Dia tertangkap tangan atau terjaring OTT, terkait kasus dugaan pemerasan dan penyuapan pada Jumat (30/11/2018) kemarin.

Penyuapan dilakukan kepada sejumlah ASN Kabupaten di Gunungmas yang hendak mengikuti tes kenaikan pangkat golongan II, diduga pelaku berperan sebagai calo yang meminta uang kepada ASN yang melakukan tes kenaikkan pangkat.

Baca: Tips Hadapi Ujian SKB di Kemenag CPNS 2018 Dan Link Pengumuman SKD selain sscn.bkn.go.id

Baca: Resmi! Kisi-kisi UN dan USBN 2019 Dirilis BNSP, Cek Link dan Download Di Sini

Baca: Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 Sudah Dilakukan, Pemko Umumkan Jadwal Tes SKB di Link Ini

Baca: Jadwal & Lokasi Tes SKB CPNS 2018 Diumumkan, Pemkab Ini Rilis Syarat dan Ketentuan Peserta

Rabu (5/12/2018), Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya Zet Tadung Allo bersama jajarannya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka DAD dan akan dilanjutkan hingga ke persidangan tipikor dalam waktu dekat.

Wakil Gubernur Kalteng, Habib H Said Ismail, mengaku kaget kejadian tersebut dan tidak menyangka seorang staf bisa melakukan pemerasan terhadap calon pejabat di Gunungmas dalam proses seleksi jabatan eselon II.

"Ya, saya kaget mendapat berita itu, karena dia hanyalah staf biasa, tapi saya minta kepada penyidik untuk membogkar ini hingga tuntas. Kami tidak toleransi soal pemerasan, korupsi atau penyuapan, kami minta penyidik kejaksaan tuntaskan kasus ini," ujar Ismail.

Dikatakan dia, saat ini pihaknya juga masih memproses lima kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemprov Kalteng dan akan memberhentikan mereka jika terbukti melakukan tindakan hukum tersebut atas keputusan pengadilan.

"Ada lima ASN yang di proses dan terancam diberhentikan tidak hormat," ujarnya.

www. banjarmasinpost.co.id/faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Edinayanti
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved