Public Services

Bayar PBB Tidak Tumpang Tindih

DAPAT kami jelaskan bahwa, di Desa Maliling sudah dilakukan proses invetarisasi dan prosesnya akan dilanjutkan ke pusat

Bayar PBB Tidak Tumpang Tindih
banjarmasinpost.co.id/ibrahim ashabirin
Ilustrasi: Portal dipasang tim gabungan untuk menghalangi truk tambang melintas di jalan negara. 

HULU SUNGAI SELATAN - Yth. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kalsel. Tolong bebaskan Kampung Lok Bahan Desa Malilingin dengan Hutan Produksi (HP/HTI) supaya bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tumpang tindih, terima kasih. 081348840678

TANGGAPAN:
DAPAT kami jelaskan bahwa, di Desa Maliling sudah dilakukan proses invetarisasi dan prosesnya akan dilanjutkan ke pusat. Sebagai informasi bahwa, dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Percepatan PPTKH.

Pembentukan Tim Percepatan PPTKH itu tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88 Tahun 2017 tentang tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pada 6 September 2017. Selanjutnya ditingkat provinsi, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/0484/kum/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pembentukan tim inventarisasi PPTKH Kalsel. Jadi hasilnya akan diproses di Pusat dan akan dilakukan verifikasi oleh Kemenko dan KLHK. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.

DR HANIF FAISOL NUROFIQ SHUT MP
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalsel

Truk Tambang Merusak Jalan Desa
HULU SUNGAI SELATAN - Kepada Yth. Bapak Bupati HSS. Kami, masyarakat Desa Madang dan Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung mohon pada Pemerintah Daerah agar supaya jalan Desa Kami yang baru diperbaiki jangan dilewati lagi oleh mobil-mobil truk pengangkut tambang liar batu putih (galian C) yang melebihi kapasitas muatan sehingga jalan mulai retak dan bergelombang.

Kepala Desa Madang tak bisa mengatasinya dan katanya wewenang pemerintah daerah. Warga berharap, pemprov dan pemda jangan saling lempar tanggung jawab. 085248990461

TANGGAPAN:
TERIMA kasih atas perhatian dan informasinya. Dapat kami jelaskan bahwa kewenangan urusan pertambangan termasuk dalam hal perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten HSS, tetapi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Namun kami dapat merasakan keluhan warga sebagaimana disampaikan tersebut. Untuk itu kami segera melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi Kalsel untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

DRS H HUBRIANSYAH MAP
Pj. Sekda Kabupaten HSS

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved