Berita Kalteng

Wakil Perempuan Dewan Belum Optimal Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak

Wakil Perempuan Dewan Belum Optimal Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak

Wakil Perempuan Dewan Belum Optimal Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak
banjarmasin post group/ faturahman
Dialog Publik dengan tema ā€¯Mendorong Agenda Politik Perempuan Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Perempuan Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah, digelar di Hotel Hawai, Jalan Bubut Palangkaraya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Keterwakilan kalangan perempuan di Lembaga Legislatif dinilai belum banyak berbuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Pasalnya, selama ini keterwakilan perempuan di dewan terkesan hanya untuk memenuhi kuota 30 persen saja.

Hal itu diungkapkan, Ketua Badan Eksekutif Nasional , Solidaritas Perempuan Indonesia, Puspa Dewi, saat kegiatan, Dialog Publik dengan tema ”Mendorong Agenda Politik Perempuan Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Perempuan Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah, Kamis (6/12/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Hotel Hawai jalan Bubut Palangkaraya tersebut, dihadiri puluhan perempuan dari berbagai organisasi dan mahasiswa yang secara aktif mengikuti dialog yang digelar orang persyarikatan Solidaritas Perempuan Nasional selama dua hari.

Baca: Tak Hanya Sekali, Gisella Anastasia Berkali-kali Minta Cerai ke Gading Marten, Cris : Lebih Sekali

Baca: Penumpang Pesawat Lion Air JT 311 dari Banjarmasin Alami Gangguan Nafas, Ketua IDI Kalsel Sigap

Baca: Kisah Pemain Asing yang Ingin Pukul Wasit Laga PSMS Medan vs PS Tira Liga 1 2018, Berkata Kasar

Menurut Puspa Dewi, selama ini peran serta perempuan dalam lembaga legislatif belum maksimal terutama dalam memperjuangkan keberpihakannya terhadap perempuan dan anak, karena ada kesan keterwakilan perempuan di dewan hanya sekadar memenuhi kuota perempuan saja.

"Saya melihat kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh lembaga dewan belum optimal mengarah pada keberpihakan dan pembelaan terhadap kalangan perempuan, sehingga saya berharap kepada calon anggota dewan dari kalangan perempuan mendatang, lebih berpihak kepada hak-hak perlindungan perempuan," ujarnya.

Diungkapkan, perempuan dan sumber daya alam dua hal yang saling berkaitan. Peran dan posisi perempuan dalam pengelolaan SDA sangat signifikan dalam memastikan keberlanjutan SDA.

Sayangnya, pengalaman, pengetahuan dan posisi perempuan masih belum diakui dan dilindungi oleh Negara. "Terlihat dengan masifnya perkebunan skala besar, pertambangan dan hadirnya berbagai proyek yang mengatasnamakan penyelamatan hutan, nyatanya semakin membuat perempuan kehilangan akses dan kontrol dalam penglolaan hutan," ujarnya.

Makin masifnya ekploitasi SDA di Kalimantan Tengah juga telah menyebabkan konflik, dimana perempuan merupakan entitas terdampak dari konflik yang terjadi. "Sayangnya, tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang fundamental dan ketegasan hukum khususnya, terhadap korporasi yang secara nyata telah merebut hak – hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak," ujarnya.

Baca: Penjelasan Tedjo Edhy Soal Dukungan Pilpres 2019 Dari Jokowi-Maruf ke Prabowo di Mata Najwa

Baca: Di Mata Najwa, Ferdinand Hutahaean Ungkap Alasan Tak Dukung Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019

Baca: Edy Rahmayadi Paparan di Depan Presiden Jokowi, Ketum PSSI : Tolong Jangan Bully Lagi Saya

Situasi ini menambah panjang rantai penderitaan dan ketidakadilan perempuan, terlebih belum adanya kebijakan Negara dan daerah yang menjamin perlindungan hak perempuan atas pengelolaaan SDA.

Termasuk perempuan di Kalimantan Tengah yang mengalami berbagai situasi penindasan dan ketidakadilan akibat kebijakan yang dilahirkan oleh Negara maupun swasta."Ini tidak terlepas dari paradigma partiarkhi yang belum menempatkan pengalaman dan pandangan perempuan sebagai pertimbangan dalam melahirkan sebuah kebijakan," ujarnya.

Perempuan kerap terpinggirkan dari hak atas informasi, ruang-ruang pengambilan keputusan, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. "Situasi dan kondisi ini rentan potensi melahirkan kekerasan, penindasan dan ketidakadilan berlapis bagi perempuan," ujarnya lagi.

Bertepatan momentum Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Solidaritas Perempuan menyelenggarakan Dialog Publik dengan tema ”Mendorong Agenda Politik Perempuan Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Perempuan Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah” ujar Puspa Dewi. (banjarmasinpost.co.id/ faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved