Saraba Kawa

Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Efesien, Tabalong Sosialisasikan Perpres Nomor 16 tahun 2018

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang disahkan pemerintah 1 Juli 2018 lalu

Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Efesien, Tabalong Sosialisasikan Perpres Nomor 16 tahun 2018
Diskominfo Tabalong
Sosialisasi disampaikan perwakilan Deputi 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Adiwibowo Soedarmono, di Pendopo Bersinar Pembataan, Kamis (6/12/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang disahkan pemerintah 1 Juli 2018 lalu, disosialisasikan ke jajaran Pemkab Tabalong.

Sosialisasi disampaikan perwakilan Deputi 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Adiwibowo Soedarmono, di Pendopo Bersinar Pembataan, Kamis (6/12/2018).

Menurut, Adiwibowo Soedarmono, dengan adanya Perpres Nomor 16 tahun 2018, pengadaan barang dan jasa
dianggap lebih efisien dibandingkan peraturan terdahulu.

Selain itu, ini juga menjadi suatu upaya untuk bisa menghindari terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Karena menurutnya peraturan yang sudah disahkan pada bulan juli lalu adalah penyempurnaan dari perpres sebelumnya.

“Pepres ini lebih menyederhanakan, dan simple dari sebelumnya karena akan mengelaborasi 13 peraturan kepala badan," jelasnya.

Terlebih, Perpres 16 tahun 2018 kini lebih condong berbasis IT, sehingga memudahkan para pelaku pengadaan barang untuk mengidentifikasi pekerjaan.

Sementara, Bupati Tabalong yang dalam hal ini diwakilkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hj Hamidah Munawarah, menyampaikan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang selalu melekat disemua jenjang pemerintahan.

Hal Ini dikarenakan sangat erat kaitannya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik.

"Pengadaan barang jasa pemerintah juga memainkan peranan besar bukan hanya sebagai penggerak sektor ekonomi, namun juga berdampak dalam pencapaian kinerja organisasi," katanya.

Ditambahkannya, tanpa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kredibel mustahil penyelenggaraan tugas pemerintah akan berjalan lancar dan mencapai tujuan.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah, dan terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan sebuah stimulus ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan Gross Domestic Product (GDP), menggerakan perekonomian nasional bahkan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Oleh sebab itu, proses pengadaan barang jasa pemerintah harus dilakukan dengan sangat baik dan berkualitas, maka Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pemutakhiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, secara jelas menjadi koridor dari praktek pengadaan barang jasa di lingkungan organisasi pemerintahan," jelasnya. (aol/*)

Penulis: Dony Usman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved