Berita Banjarmasin

BTS Liar Paling Banyak di Kawasan ini, Rata-rata Berada di Atas Ruko

KEPALA Dinas Kominfo Kota Banjarmasin, Hermansyah berjanji dengan keluarnya Perda No 6 Tahun 2018, tentang penyelenggaran pendirian menara

BTS Liar Paling Banyak di Kawasan ini, Rata-rata Berada di Atas Ruko
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Sabtu (8/12/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KEPALA Dinas Kominfo Kota Banjarmasin, Hermansyah berjanji dengan keluarnya Perda No 6 Tahun 2018, tentang penyelenggaran pendirian menara telekomunikasi, maka akan segera disosialiasikan ke semua pemilik menara atau BTS yang bertebaran di kota ini.

“Kita juga akan melakukan pendataan ulang dari BTS liar yang tak berizin. Data dulu ada 30 BTS liar dari 200 BTS yang ada di kota Banjarmasin,” tegas Hermansyah.

Menurut Hermansyah, pendataan ulang ini untuk menentukan besaran retribusi yang harus dibayar pemilik BTS.

Dinas Kominfo akan meminta semua pemilik BTS mengurus izin sebagai syarat menarik retribusi.

“Kalau pemilik BTS liar tak juga mengurus izin padahal sudah sampai peringatan ketiga, maka BTS liar akan dibongkar. Semua amanah perda, biaya pembongkaran ditanggung pemilik BTS sesuai amanah perda perda No 6 Tahun 2018,” katanya.

Baca: Ustadz Abdul Somad Kunjungi TVOne, Ini yang Dilakukan Suami Nia Ramadhani, Ardi Bakrie

Baca: Download Kisi-Kisi Soal Tes SKB CPNS 2018 di Sini, Pahami Tes CAT dan Tes Wawancara Kewarganegaraan

Baca: Fakta Terbaru, Ternyata 7 Pembacok Ingin Menghabisi Adik Vicky Prasetyo, Luka Disekujur Tubuhnya

Baca: Cek 3 Poin Penting di Tes SKB CPNS 2018, Kisi-Kisi Soal Tes SKB dan Jabatan yang Dilamar

Dinas Kominfo, sambungnya, akan membentuk tim penertiban BTS liar yang anggotanya kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Kominfo dan dinas terkait lainya. Sebelum perda diberlakukan, maka harus disosialisasikan.

“Kalau tim penertiban langsung bongkar BTS liar, nanti dikira tim itu semena-mena,” katanya.

Dijelaskan Hermansyah, di amanah perda No 6 tahun 2018, maka BTS liar itu wajib dibongkar, bukan hanya disegel dan dimatikan listrik BTSnya.

Puluhan BTS liar di Banjarmasin sebagian besar itu milik swasta yang disewakan ke provider atau lembaga layanan yang menyediakan koneksi internet.

Hermansyah menargetkan awal Januari 2019, Dinas Kominfo Banjarmasin sudah menggelar sosialiasi kepada semua pemilik BTS resmi dan liar di kota ini.

Selain itu semua provider juga akan diundang dan akan diminta jangan sampai menyewa BTS liar.

“Sekarang kita lebih yakin mengeksekusi BTS liar karena sudah lahir perda No 6 Tahun 2018, tentang penyelenggaran pendirian menara telekomunikasi,” katanya.

Menurutnya, keberadaan BTS liar paling banyak ada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Timur dan rata-rata di atas ruko.

Selama ini, pemilik BTS berdalih memakai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

“Di SKB tiga menteri itu, pemilik BTS bisa mendirikan BTS maksimal 6 meter di atas ruko. Kenyataan di lapangan, BTS di atas ruko itu lebih dari 6 meter. BTS di atas ruko lebih 6 meter ini akan kita sikat habis habis,” tegas Hermansyah.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved