Saraba Kawa

Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Sisi Perpektif HAM, Pemkab Tabalong Gelar Forum Group Discussion

Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Sisi Perpektif HAM, Pemkab Tabalong Gelar Forum Group Discussion

Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Sisi Perpektif HAM, Pemkab Tabalong Gelar Forum Group Discussion
istimewa/ diskominfo Tabalong
FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM ini telah digelar Kamis (6/12/2018) tadi, di aula Penghulu Rasyid, Pemkab Tabalong. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Guna mengevaluasi produk hukum daerah dari aisi perspektif hak asasi manusia (HAM), Pemkab Tabalong melakukannya dengan cara menggelar Forum Group Discussion (FGD).

FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM ini telah digelar Kamis (6/12/2018) tadi, di aula Penghulu Rasyid, Pemkab Tabalong.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk bersama-sama menelaah hasil identifikasi produk hukum daerah yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah terkait.

FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM ini telah digelar Kamis (6/12/2018) tadi, di aula Penghulu Rasyid, Pemkab Tabalong.
FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM ini telah digelar Kamis (6/12/2018) tadi, di aula Penghulu Rasyid, Pemkab Tabalong. (istimewa/ diskominfo Tabalong)

"Hubungan antara negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan,"kata Pejabat Fungsional Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, Andik Mawardi saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Setiap konstitusi memuat ketentuan yang menjamin hak hak manusia. Yaitu, kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan serta hak bekerja dan penghidupan yang layak.

Sementara itu Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Tabalong, H M Aberani Aberani mengatakan, produk hukum daerah merupakan elemen penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM ini telah digelar Kamis (6/12/2018) tadi, di aula Penghulu Rasyid, Pemkab Tabalong.
FGD Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perpektif HAM ini telah digelar Kamis (6/12/2018) tadi, di aula Penghulu Rasyid, Pemkab Tabalong. (istimewa/ diskominfo Tabalong)

Selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

"Maka sifat perda, sifatnya mengikat bagi seluruh elemen masyarakat," katanya. (*/AOL)

Penulis: Dony Usman
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved