Berita Banjarmasin

Masih Ada Pengurus Koperasi yang Bingung Memberi Laporan ke Anggota

Saat ini, jumlah koperasi yang tidak menggelar RAT itu lebih dari 60 persen koperasi di Banjarmasin, atau jumlahnya 200 lebih koperasi

Masih Ada Pengurus Koperasi yang Bingung Memberi Laporan ke Anggota
BPost Cetak
Blitz edisi cetak senin 10 desember 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KETUA Dewan Koperasi Banjarmasin, Sumarno, mengakui, cukup banyak kendala sebuah koperasi itu tidak bisa menggelar rapat anggota tahunan (RAT), seperti SDM-nya tak mampu, kendala finansial, dan koperasi kurang bisa beraktivitas.

“Ada saja pengurus koperasi masih bingung tentang apa yang akan dilaporkan ke anggota. Lalu, pengurus koperasinya tampak enjoy-enjoy saja,” katanya.

Sumarno mengamati ada juga sebagian anggota koperasi tidak aktif dan kurang kesadaran dalam

Saat ini, jumlah koperasi yang tidak menggelar RAT itu lebih dari 60 persen koperasi di Banjarmasin, atau jumlahnya 200 lebih koperasi tak menggelar RAT.

“Ya lebih dari 200 koperasi tidak menggelar RAT. Data dewan koperasi hanya 150 koperasi di Banjarmasin saja yang telah menggelar RAT, “ katanya.

Baca: Cek Hasil Tes SKD Kemenristekdikti dan Jadwal Serta Bocoran Soal Tes SKB CPNS 2018 di Sini

Baca: Respons Gisella Anastasia Usai Gading Marten Menang Piala Citra 2018, Ada Video Gempita Loh

Baca: Hotman Paris Posting video Ceramah Ustadz Abdul Somad, Bahasannya Ngena dengan Hotman

Ditambahkannya, saat ini banyak koperasi di Banjarmasin belum dikelola secara profesional dan masih amatiran.

Nah, bagi beberapa koperasi yang sudah bagus, apa pun peraturannya selalu diikuti dan apa pun masalahnya bisa diatasi.

“Saya banyak temui di lapangan, ternyata pendanaan di intern koperasi itu tidak berkembang sehingga koperasi cenderung jalan di tempat,” katanya.

Sumarno mendukung penerapan regulasi atau peraturan Koperasi No.9 Tahun 2018, tentang regulasi koperasi yang tidak menggelar RAT, yakni bagi koperasi yang tidak menggelar RAT dalam tiga tahun berturut-turut, maka akan diusulkan pencabutan izin ke Kementrian Koperasi.

“Saya kira itu bagus. Banyak koperasi sudah dibimbing, diarahkan dan dibujuk. Namun memang koperasi-koperasi itu tak bisa berkembang. Ya mau tak mau, harus dibubarkan,” katanya.

Dijelaskannya, koperasi itu wajib punya nomer induk koperasi (NIK), sebagai salah satu indikator koperasi masih eksis. Di Banjarmasin, belum ada 100 buah koperasi yang mendapatkn NIK dari Kementrian Koperasi.

“Salah satu syarat mendapatkan NIK, yakni menggelar RAT dalam tiga tahun berturut-turut,” katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved