Berita Banjarmasin

Puluhan Koperasi di Banjarmasin Terjerat Utang Miliaran Rupiah, Tak Bisa Dibubarkan karena ini

Koperasi tidak sehat tersebut tidak bisa dibubarkan karena masih ada kewajiban menyelesaikan utang ke sejumlah pihak.

Puluhan Koperasi di Banjarmasin Terjerat Utang Miliaran Rupiah, Tak Bisa Dibubarkan karena ini
BPost Cetak
Blitz edisi cetak senin 10 desember 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekitar 50 koperasi di Banjarmasin saat ini terjerat utang hingga miliaran rupiah.

Koperasi tidak sehat tersebut tidak bisa dibubarkan karena masih ada kewajiban menyelesaikan utang ke sejumlah pihak.

“Ya, ada sekitar 50 koperasi di Banjarmasin terjerat utang hingga miliaran. Untuk penyelesaian utangnya saat ini menjadi urusan pemerintah dan koperasi-koperasi bermasalah tersebut,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Priyo Eko Wusono, Minggu (9/12).

Menurut Priyo, pada 2016 silam, jumlah koperasi di Banjarmasin itu mencapai 600 dan sekitar 230 koperasi dibubarkan karena tidak aktif.

Saat ini, ada sekitar 50 koperasi yang bermasalah utang kepada pihak ketiga, kementerian koperasi dan perbankan.

“Masalah koperasi bermasalah utang sampai miliaran rupiah ini kini menjadi masalah perdata. Sebanyak 50 koperasi ngemplang utang hingga miliaran. Inilah faktanya. Tak bisa ditutup-tutupi lagi,” tegas Priyo.

Baca: Cek Hasil Tes SKD Kemenristekdikti dan Jadwal Serta Bocoran Soal Tes SKB CPNS 2018 di Sini

Baca: Respons Gisella Anastasia Usai Gading Marten Menang Piala Citra 2018, Ada Video Gempita Loh

Baca: Hotman Paris Posting video Ceramah Ustadz Abdul Somad, Bahasannya Ngena dengan Hotman

Baca: Daus Mini Nikahi Selvie, Ini 5 Fakta Pernikahan Ketiganya, Mas Kawin Ternyata Emas Seberat Ini

Ditambahkan Priyo, banyaknya kasus koperasi ngemplang utang ini karena kucuran dana untuk koperasi baik dari pihak ketiga, perbankan dan kementerian koperasi tanpa meminta rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

“Jadi dana langsung mengucur saja ke koperasi tanpa melihat kondisi koperasi itu sehat atau tidak,” katanya.

Ditambahkannya, tahun-tahun lalu lembaga penyalur dana bergulir (LPBD) Kementerian Koperasi seharusnya minta dinas atau rekomendasi dulu untuk mengetahui mana-mana koperasi di Banjarmasin yang layak mendapatkan kucuran dana.

“Saya sempat diminta keterangan Bareskrim Polri beberapa tahun lalu terkait banyaknya koperasi di Banjarmasin yang ngemplang utang hingga miliaran rupiah dari dana Kementerian Koperasi dan pengurus koperasinya sebagian lari,” katanya.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved