Berita HSS

Perangi Distrucktive Fishing, Nelayan di HSS Diminta Gunakan Alat Tangkap yang Tak Melanggar Aturan

Kabupaten HSS menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) pengawasan destructive fishing yang ‎digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel.

Perangi Distrucktive Fishing, Nelayan di HSS Diminta Gunakan Alat Tangkap yang Tak Melanggar Aturan
banjarmasinpost.co.id/aprianto
Foto Suasana Fucus Group Discussion (FGD) tentang perikanan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten HSS. 

BANJARMASIN POST.CO.ID, KANDANGAN - Focus Group Discussion (FGD) pengawasan destructive fishing digelar di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Selasa, (11/12/2018).

Kabupaten HSS menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) pengawasan destructive fishing yang ‎digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

FGD bertema kerja bersama memerangi Destructive Fishing dibuka oleh Bupati HSS H Achmad Fikry dan dihadiri Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Syiful Azhari. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kabupaten/kota se Kalsel.

Bupati HSS H Achmad Fikry berharap hasil diskusi FGD dapat meningkatkan pengawasan dan pelestarian sumber daya ikan, sehingga bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di kalsel.

Baca: Peringatan Untuk Luna Maya Dari Mantan Istri Faisal Nasimuddin, Emilia Hanafi: Mata Tangan Lebam

Baca: 10 Pawang Ular Coba Obati Salasiah, Perempuan Korban yang Digigit Ular Kobra di Kertak Hanyar

Dikatakannya dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, Kabupaten HSS memiliki kawasan perairan rawa dan sungai yang termasuk dalam aliran sungai DAS Amandit, DAS Batang Alai dan HSU.

Pemda HSS terus menjaga potensi perikanan yang mengacu pada undang-undang nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan daerah nomor 47 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan, dan larangan penangkapan ikan dengan setrum, putas atau sejenisnya.

"Kami akan terus menjaga potensi yang ada sesuai dengan ketentuan tersebut," kata Fikry.

Ditegaskan dalam menjaga potensi sumber daya ikan telah dibentuk tim koordinasi pengawasan, dan penanganan tindak pidana dibidang perikanan, serta mendorong masyarakat untuk berperan serta melalui kelompok pengawas masyarakat.

Diharapkan melalui FGD ada kesepahaman dan komitmen yang sama, untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

“Mari kita bersama-sama membantu mendorong kesadaran masyarakat, untuk tidak mencari ikan dengan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang," pesannya.

Baca: Kesalahan Reino Barack dan Syahrini, Sebut Luna Maya Ngaku Ngaku Teman, Ini Bukti Foto Banyak Momen

Baca: Pesawat Lion Air JT 316 Batal Terbang! Status Return To Base Juanda, Penumpang Kepanasan

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Matheus Eko Rudianto‎ mengatakan FGD perikanan daratan ini yang pertama kali dilakukan, yang sebelumnya yang dibahas hanya bidang perikanan kelautan.
Hasil laporan yang masuk di kabupaten HSS banyak penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan.‎

Namun, Pemkab HSS sudah banyak melakukan upaya-upaya dalam penanganan penangkapan ikan dengan cara yang tidak sesuai tersebut.

"Kita berharap, dengan FGD semua kabupaten/kota se-kalsel bisa merepleksikannya, sehingga pengelolaan perikanan di kalsel terus meningkat," harapnya. (banjarmasinpost.co.id/Rian).

Penulis: Aprianto
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved