Berita Banjabaru

Perda Kalsel No 4 tahun 2012 Tentang Kesehatan Bakal Direvisi, Ini Subtansi yang Akan Diubah

Peraturan(Perda) Kalsel No 04 Tahun 2012 tentang penyelenggaran kesehatan dianggap sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Perda Kalsel No 4 tahun 2012 Tentang Kesehatan Bakal Direvisi, Ini Subtansi yang Akan Diubah
HO/Dinkes Kalsel
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel bersama DPRD Kalsel bakal melakukan revisi perda kesehatan. Peraturan(Perda) Kalsel No 04 Tahun 2012 tentang penyelenggaran kesehatan dianggap sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Substansi pada perda ini juga belum mengatur pelaksanaan kesehatan secara mendetail.

Berpijak dari hal tersebut, DPRD Kalsel menginisiasi revisi perda penanggaran kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, HM Muslim mengatakan kini sedang disusun draft perda pengganti. Penyusunan sedang dihimpun berbagai masukan dari pakar, praktisi, dan masyarakat yang mengerti tentang kesehatan.

Muslim menyebutkan nantinya ada beberapa substansi yang dirubah beberapa di antaranya yaitu tentang upaya penanggulangan HIV/AIDs.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live streaming Trans 7 Mata Najwa Rahasia Keluarga Jokowi

Baca: SEDANG BERLANGSUNG, Live streaming Mata Najwa Trans 7, Jan Ethes membuat Gemas Najwa Shihab

Baca: Maia Estianty Hamil? Keceplosan Depan Dul Jaelani Usai Menikah Dua Bulan Lebih dengan Irwan Mussry

Baca: Mbah Mijan Sebut Syahrini Akan Segera Menikah, Apakah dengan Reino Barack? Luna Maya Juga Disebut

Pada perda terdahulu sebutnya belum secara jelas mengatur penanganan penanggulangan HIV. Pada perda terdahulu jelasnya hanya mengatur terkait penanganan penderita HIV, tanpa mengatur pencegahan.

"Kita ingin penanganan HIV ini bisa lebih maksimal," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id Rabu (12/12/2018).

Tak hanya itu jaminan kesehatan bagi orang miskin, tidak mampu, dan kriteria tambahan lainnya juga termasuk poin yang akan diubah dan lebih diperjelas lagi.

Ruang lingkup perda nantinya mengatur penyelanggaraan kesehatan tingkat primer bahkan mengatur upaya pengendalian pencegahan penyakit, upaya meningkatkan gizi masyarakat, upaya menurunkan stunting, gizi buruk, dan termasuk obesitas.

Poin penting usulan Raperda ini terdapat pada Bab III Upaya kesehatan yang meliputi Kesehatan ibu, bayi dan anak, Kesehatan Remaja, Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana, Kesehatan Lanjut usia, Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesehatan Sekolah, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, Keamanan Makanan, Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga.

Baca: BBPOM di Banjarmasin Sita Ratusan Pieces Kosmetik Tanpa Izin Edar

Baca: Izin Berobat, Begini Modus Wawan Check In Bersama Artis Belia FNJ di Hotel Bertarif Rp 2,6 Juta

Baca: OTT Bupati Cianjur dan Lima Pejabat oleh KPK, Diduga Kasus Suap Dana Anggaran Pendidikan

Baca: Hasil Guangzhou BWF World Tour Finals 2018, Marcus/Kevin Kalahkan Wakil Denmark Dalam Laga Tiga Set.

Selanjutnya, Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular, Pengendalian AIDS, Pengendalian Kejadian Luar Biasa, Pelayanan Kesehatan Pada Bencana, Penyakit tidak menular, Kawasan Tanpa Rokok, Kesehatan Jiwa, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan KesehatanPrimer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Laboratorium, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Lanjutan di rumah (home care), Pelayanan Kesehatan Darah, dan Kesehatan Gigi dan Mulut.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna)

Penulis: Milna Sari
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved