Tajuk

Berbelanja Maya dengan Orang Nyata

HARI Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2018, yang digelar kemarin, (12/12) diperkirakan bisa mencapai target transaksi hingga Rp 7 Triliun

Berbelanja Maya dengan Orang Nyata
istimewa
Hari belanja online nasional atau Harbolnas 

HARI Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2018, yang digelar kemarin, (12/12) diperkirakan bisa mencapai target transaksi hingga Rp 7 Triliun. Sukses itu diyakini bakal mengerek penjualan harian di sejumlah penyedia jasa e-commerce pada perdagangan di hari-hari berikutnya di sisa tahun 2018 hingga tahun 2019 berakhir.

Pengalaman warga bangsa berbelanja online di saat Harbolnas, diyakini akan memicu mereka yang baru mulai mencicipi ‘nikmatnya’ berbelanja secara online, untuk kemudian mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi.

Advokasi dari para penikmat Harbolnas kepada rekannya, keluarganya atau siapapun yang belum sempat mencicipinya, juga akan menjadi daya dorong peningkatan transaksi online di hari-hari berikutnya.

Wal hasil, tren lonjakan transaksi online di Indonesia akan terus berkembang. Sebagaimana perkembangan jumlah transaksi yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2014, transaksi belanja online hanya mencapai sekitar Rp 25 triliun, dan meningkat menjadi Rp 69 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 144 triliun di tahun 2018.

Lonjakan transaksi perdagangan secara online di Indonesia, tentu harus dibarengi sejumlah upaya. Mulai penyediaan jasa internet yang merata di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecepatan internet yang menyamankan para pelaku, hingga harga internet yang terjangkau.

Selain itu, perlindungan konsumen juga wajib diejawentahkan dalam peraturan perundangan. Sehingga warga bangsa merasa nyaman bertransaksi dan merasa selalu dilindungi negara.

Pengaturan terhadap penyedia jasa e-commerce dan atau para pedagang yang menggunakan lapak mereka, juga perlu segera dilakukan. Sehingga, keberadaannya tidak menjadi masalah, sebagaimana ketika taksi dan ojek online memicu konflik dengan ojek dan taksi konvensional.

Pengaturan dimaksud, bisa saja menggunakan prinsip perizinan perdagangan konvensional dengan prosedur yang lebih simpel. Gampangnya, hanya warga pemegang semacam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) lah yang boleh berjualan secara online.

Tentu, pengurusan yang simpel itu tak perlu dengan membopong stop map ke kantor pemerintah, tapi cukup memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya, cukup mengisi formulir online dengan basis data dari E-KTP, yang kemudian data si penjual bisa diakses oleh semua orang yang ingin bertransaksi.

Dengan demikian, warga bangsa yang berbelanja secara online akan bertransaksi dengan orang yang nyata meski berbelanja secara maya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved