Berita Hulu Sungai Tengah

Isu Izin Kelapa Sawit Resahkan Warga Batang Alai Timur, Ternyata Ini yang Terjadi

Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencabut dua izin lokasi perkebunan kelapa sawit pada 2016 lalu.

Isu Izin Kelapa Sawit Resahkan Warga Batang Alai Timur, Ternyata Ini yang Terjadi
Istimewa
Hutan Pegunungan Meratus di Kecamatan Batangalai Timur, Hulu Sungai Tengah, yang di lereng pegunungannya merupakan perkampungan masyarakat yang tinggal secara turun temurun. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencabut dua izin lokasi perkebunan kelapa sawit pada 2016 lalu. Izin tersebut diterbitkan semasa pemerintahan Bupati HST H Harun Nurasid 2015 lalu. Namun, isu pemberian izin tersebut kembali  mencuat, dan dikabarkan meresahkan warga Kecamatan Batangaalai Timur Hulu Sungai Tengah.

Informasi tersebut dari seorang perwakilan warga masyarakat adat Meratus Baderi (29). Dia mengabarkan, saat ini masyarakat Batangalai Timur resah, menyusul beredarkan informasi terbitnya kembali izin untuk lahan perkebunan sawit di kawasan hutan Meratus tersebut dengan total 3000 hektar. Namun, saat hal tersebut dikonfirmasi ke Dinas terkait, dalam hal Ini DInas Pertanian HST, ditegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Mungkin yang dimaksud izin tersebut, izin yang pernah dikeluarkan semasa kepemimpinan Bupati HST H Harun Nurasid. Tapi izin tersebut sudah dicabut, begitu pergantian Bupati ke H Abdul Latif pada 2016 lalu,”kata Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian HST, Rosida, dikonfirmasi Kamis (13/12/2108).

Baca: Ustadz Abdul Somad Sebut Kepemimpinan Jokowi Selama 5 Tahun Mantap, Lalu Prabowo?

Keterangan yang sama diberikan Sekretaris Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) HST, Muhidin. Muhidin mengatakan, sejauh ini tidak ada koordinas dari dinas pertanian, maupun dinas PU HST, terkait adanya penerbitan izin perkebunan sawit. Meski sekarang kewenangan tata ruang beralih ke Dinas PU, kata Muhidin, jika memang ada, pastinya Bapplitbangda sebagai perencana, mengetahuinya.

“Sepengetahuan kami tidak ada. Kalau ada, dinas terkait saat ini, adalah DInas Pertanian. Dulu bidang perkebunan masuk Dinas Kehutanan, yang kini dialihkan ke Pemprov Kalsel,”kata Muhiddin. Muhidin mengakui, dulu tahun 2015 memang ada dikeluarkan izin lokasi untuk dua perusahaan, yang ditandatangani bupati H Harun Nurasid, namun teah dicabut pada 2016 oleh BUpati HST H Abdul Latif (sekarang non aktif).

Sementara, tokoh masyarakat Batangalai Timur, Kosim, yang juga Ketua KTNA Batangalai Timur menyatakan informasi tersebut hanya isu. Isu tersebut, jelas dia dipicu kedatangan seorang professor dan seorang dosen dari ULM Banjarmasin, yang sekitar dua pekan lalu melakukan survei terkait hutan meratus dan potensi batu bara.

Baca: Sifat Asli Artis FNJ yang Disebut Menginap dengan Suami Airin Rachmi Diany Diungkap, Terkait Wawan?

Mereka sedang melakukan penelitian dan pendataan potensi di BAT. “Kebetulan mereka datang ke rumah saya. Kosim menjelaskan, potensi batu bara di BAT ada di lahan yang dulunya menjadi izin perkebunan sawit. Dugaan ingin mengekspoitasi batu bara dengan berlindung dibalik Izin sawit kata Kosim  cukup kuat, sehingga sat itu warga Meratus dan warga HST pun rame-rame menolak, bahkan sempat dilakukan unjuk rasa bersama para aktivis lingkungan.

Luasnya izin lokasi, berdasarkan izin yag dicabut tersebut, adalah 3.800 hektare. “Saya bilang jika 3800 hekter itu dibuka untuk tambang maupun sawit, kemana lagi masyarakat adat berladang. Sedangknan merambah hutan lindung juga melanggar UU,”kata Kosim. Namun, Kosim menyatakan lupa nama dua dosen tersebut. Kemungkinan, kata kedatang dua dosen ULM itulah, yang menimbulkan persepsi masyarakat hingga menyebar isu terbut izin tambang.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved