Opini Publik

Integrasi Bangsa di Tengah (Bahaya) Intoleransi (Refleksi Hari Bela Negara)

Pancasila harus menjadi sebuah simbol dan usaha untuk menghancurkan pengotakan primordialisme di Indonesia.

Integrasi Bangsa di Tengah (Bahaya) Intoleransi (Refleksi Hari Bela Negara)
HO/Kodim 1006/Martapura
Ilustrasi - Kodim 1006/Martapura, prajurit menempuh perjalanan 230 Km dari Banjarbaru Kalsel ke Kodam VI Mulawarwan di Kaltim. 

Oleh: Rahmad MPD
Dosen IAIN Palangkaraya

BANJARMASINPOST.CO.ID - PADA Undang-undang dasar Negara RI 1945 dalam pasal 30 (1) disebutkan tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 (2); Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dasar konstitusi ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiiki kewajiban membela negara ini.

UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memberikan definisi tentang Bela negara, yaitu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara .

Peringatan ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006 tentang hari bela negara. Penetapan tanggal 19 Desember sebagai hari bela negara dipilih karena adanya peristiwa agresi militer 2 yang mengakibatkan pemimpin negara (Presiden dan Wakil Presiden) sampai ditawan oleh Belanda.

Untuk menghindari kekosongan kekuasaan (vacuum of power), Mengenai pembentukan PDRI ada dua versi yang beredar. Versi pertama menyebutkan Soekarno memberikan mandat kepada Mr Syafrudin Prawinegara selaku menteri kemakmuran menjadi ketua PDRI.

Versi kedua menyatakan bahwa karena kesulitan komunikasi maka telegram Soekarno tidak sampai kepada beliau maka Mr Syafruddin berinisiatif untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat, yang bertujuan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang terancam pada masa itu.

Dewasa ini ancaman terhadap negara tidak hanya melalui ancaman nyata berupa agresi militer atau bentuk penjajahan lainnya yang berasal dari luar ataupun dari dalam seperti penyerang dan penyekapan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang baru saja melakukan kejahatan di Papua yang menyerang dan menawan 24 karyawan PT Istaka bersama 1 pegawai PUPR di tempat peristirahatan para pekerja pembangunan jembatan Jalan Trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (1/12/2018).
Selain ancaman yang bisa dideteksi melalui ancaman nyata. Terdapat pula ancaman yang harus diwaspadai seperti hilangnya pemahaman nilai-luhur Pancasila. Ancaman tersebut dapat mengakibatkan perusakan sendi persatuan bangsa melalui sikap radikalisme dan sikap intoleran yang cenderung berkembang.

Sikap intoleransi juga menjadi suatu hal yang sangat membahayakan akhir-akhir ini. Indonesia sebagai negara multikulturalisme dengan ideologi Pancasila dan slogan Bhineka Tunggal Ika tentu tidak akan kuat apabila hanya sebagai corong retorika semata.

Pancasila harus menjadi sebuah simbol dan usaha untuk menghancurkan pengotakan primordialisme di Indonesia.

Dialog atau diskusi tentu menjadi sebuah cara agar pihak yang menganut konservatisme dapat bergaul untuk menambah pengalaman dan memberi alternatif pemikiran yang cenderung lebih terbuka, namun tetap berpedoman pada norma dan nilai serta etika yang berlaku.

Zaman yang makin berkembang dewasa ini tentu menjadi sebuah keniscayaan, yang dapat berakibat positif ataupun negatif. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri yang terlihat. Namun hal tersebut terkadang dapat membuat informasi menjadi tidak tersaring dengan baik dan terkadang menimbulkan ujaran kebencian (hate speech), hoaks ataupun berita primordialisme yang cenderung mengarah kepada perpecahan bangsa. Etika penyampaian pun menjadi sebuah hal yang malah tidak diperhatikan. Kita terlalu sibuk dalam ranah perbedaan, baik itu agama, suku, ras atau antar golongan (SARA) yang pada muaranya justru membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia yang telah dibina sedemikian rupa.

Kita mengenal istilah modernisasi yang dalam tulisan Mansour Fakih (2011: 54) disebut sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern). Selain itu modernisasi juga berwatak kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematik, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi (convergency) dan bersifat progresif.

Indonesia sebagai negara plural tentu tidak dapat dijadikan sebagai suatu negara yang homogen karena heterogenitas melalui agama, suku, ras dan berbagai golongan di Indonesia tentu menjadi sebuah kekuatan pemersatu bangsa yang telah dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia.

Masa depan bangsa atau kelangsungan negara ini tergantung dari sebuah usaha serta upaya masyarakat untuk selalu bersepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi yang sejati dan tidak ada usaha untuk menggantinya.
Memertahankan keberlangsungan bangsa dapat dilakukan melalui sikap cinta kepada Tanah Air, kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentu mempunyai semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap bela negara tentu memerlukan adanya kemampuan awal bela negara pada setiap warga negara. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved