Opini Publik

Layanan Purnajual Gambut

DESEMBER tiba tak hanya membawa hujan yang terus-menerus turun. Di penghujung tahun ini pula beragam acara datang beruntun

Layanan Purnajual Gambut
Istimewa
Aktivitas Walhi Kalsel untuk kelestarian kawasan Pegunungan Meratus. 

Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel (Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Kalsel)

DESEMBER tiba tak hanya membawa hujan yang terus-menerus turun. Di penghujung tahun ini pula beragam acara datang beruntun, bahkan dengan tema serupa dan diselenggarakan dalam waktu yang sama. Publik kadang tak mengetahui kenapa hal semacam ini berlangsung saban akhir tahun. Ini sesungguhnya berhubungan dengan habisnya tahun anggaran.

Berbagai lembaga yang dana operasionalnya berasal dari anggaran pemerintah (baik APBD maupun APBN) seperti “berlomba” menghabiskan anggaran. Karena jika dana yang sudah teranggarkan dan terprogramkan dalam tahun ini, jika tak dipakai akan “bakar” dan dikembalikan kepada negara. Sesuai perspektif pemerintah, hal ini akan disimpulkan dan dihubungkan dengan kemampuan lembaga menyerap anggaran. Yang serapannya sedikit kadang disimpulkan sebagai gagal melaksanakan program.

Fenomena inilah yang nampak dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Badan Restorasi Gambut melalui Tim Restorasi Gambut Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat. Lembaga-lembaga inilah yang melaksanakan restorasi gambut pada tingkat Provinsi Kalsel.

Berdasarkan data yang diterima Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel dari Dinas Lingkungan Hidup Kalsel yang merupakan lembaga pengemban tugas pembantuan (TP) yang mengelola dana restorasi gambut di Kalsel, nampak serapan yang masih jauh dari harapan. Karena itu, dugaan untuk memenuhi serapan dana sesuai dengan program yang telah disusun setahun belakangan, agak sulit diwujudkan.

Dalam surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel tertanggal 28 September 2018 dengan nomor surat 660/0391-TP/DLH/2018 tentang data anggaran restorasi gambut Kalsel yang ditandatangani Kepala DLH Provinsi Kalsel, Ir Ikhlas MP itu menyatakan (1) Kegiatan Restorasi Gambut di Provinsi Kalsel dimulai sejak tahun 2016 dimana untuk kegiatan tahun 2016 dan 2017 anggaran berada langsung di BRG, (2) Untuk kegiatan 2018, kegiatan restorasi gambut di Kalsel anggaran berupa Tugas Pembantuan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel dengan jumlah dana Rp 26.450.657.000,- dengan serapan dana per September 2018 sebesar Rp 4.163.855.486.

Lalu pada poin (3) Mengingat keterbatasan waktu dan berbagai kendala, untuk saat ini kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah pembangunan sekat kanal 29 buah, pembangunan sumur bor sebanyak 354 buah, revegetasi lahan bekas terbakar 100 hektare, revitalisasi enam paket kegiatan (bantuan ekonomi produktif masyarakat desa gambut), jambore nasional masyarakat gambut, dan kegiatan pendukung lainnya (rapat, FGD, pelatihan, dan lain-lain). Seperti yang tertulis dalam surat itu, hingga kini kegiatan yang belum direncanakan adalah pembangunan sekat kanal 173 buah, karena masih terkendala kepastian lokasi.

Dalam sebuah diskusi yang digelar TRGD Kalsel pada November 2018 kemudian mengemuka, terjadi perbedaan cukup signifikan antara rencana dan realisasi pembangunan tabat (sekat kanal). Dari 82 tabat yang rencananya dibangun di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara di Kalsel, beberapa di antaranya tak terwujud. Hal ini misalnya terjadi di Paket 8 pembangunan tabat di Desa Haur Gading, Kabupaten Tabalong. Sebanyak 19 tabat dibangun, namun waktu pelatihan bagi program ini berlangsung cukup singkat. Yang cukup parah terjadi di Paket 4 (Desa Batu Mandi, Kabupaten Tabalong). Di desa ini harusnya dibangun 10 tabat. Namun kemungkinan besar dengan waktu yang sempit hanya bisa dibangun lima tabat.

Yang juga akan sulit terkejar pembangunannya adalah tabat di Desa Tanah Habang Kanan (Paket 5). Kemungkinan besar sebanyak 11 tabat tak bisa terbangun. Demikian pula di Desa Teluk Karya (Paket 6) tabat yang bisa dibangun hanya tiga dari enam yang sebelumnya direncanakan. Nasib yang sama juga terjadi di Desa Bangkiling, Kabupaten Tabalong. Di desa ini dari tujuh tabat yang harusnya dibangun pada tahun 2018, hanya tiga yang bisa diwujudkan. Bahkan di Desa Bangkiling juga tak ada program revitalisasi desa. Padahal program ini harusnya bersamaan atau paling tidak pelaksanaannya berdekatan waktunya.

Hal serupa juga terjadi dengan tim LPPM Universitas Lambung Mangkurat yang ditunjuk DLH Provinsi Kalsel untuk membangun sumur bor. Misalnya warga Desa Pulau Damar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menolak pembangunan sumur bor di wilayah mereka. Ada pula titik pembangunan sumur bor yang harus digeser. Komunikasi dan perencanaan yang relatif buruk membuat tak sinkronnya rencana dan realisasi pembangunan sumur bor di titik-titik yang sebelumnya ditentukan.

Itu yang terjadi pada tahun 2018. Yang juga harusnya menjadi perhatian adalah pada program-program revitalisasi yang melibatkan masyarakat, terutama dalam perspektif pemberdayaan. Karena itu, wajar saja Ketua TRGD Kalsel, Saut Nathan Samosir, menyoroti tajam berbagai program revitalisasi yang umumnya melibatkan LPPM Univesitas Lambung Mangkurat. Pada tahun 2017 kegagalan berbagai program terjadi di Baritokuala dan kabupaten lainnya. Misalnya ada program revitalisasi melalui pemberian bibit ikan di Batola yang 50 persennya gagal. Atau ada program pemberian bebek dan revegetasi yang juga gagal total. Daftar kegagalan program revitalisasi ini akan kian panjang jika dirunut lagi.

Dari pengalaman, kegagalan, dan kelemahan berbagai program itu, harusnya lembaga seperti BRG, TRGD, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, dan LPPM Univesitas Lambung Mangkurat bisa mengintrospeksi diri, di bagian mana yang harusnya dievaluasi, dihentikan, atau diteruskan. Karena jika hal ini tak dilakukan, maka beragam persoalan pasti akan berulang lagi pada tahun 2019.

Persoalannya kemudian adalah, kendali dan indikator keberhasilan dan kegagalan sebuah program itu sendiri masih kabur. Indikatornya lebih sering hanya ada pada berapa banyak program dijalankan, jumlah dana yang berhasil dialokasikan, dan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan. Yang tak pernah ada adalah bagaimana setelah program-program itu dijalankan? Apakah ada semacam ‘layanan purnajual’ seperti pada bisnis sepeda motor atau mobil? Jika program bermasalah setelah dilaksanakan siapa yang bertanggungjawab? Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Dan bagaimana kelanjutan infrastruktur atau suprastruktur yang sudah dibangun itu?

Mengutip salah satu masyarakat di Hulu Sungai Utara yang berbincang dalam sebuah pertemuan yang diinisasi TRGD Kalsel pada November silam, “Sumur bor sudah dibikin. Sekat kanal juga sudah. Tapi, setelah pembangunan selesai jika ada apa-apa kami harus mengadu kemana? Biaya perawatannya bagaimana? Ini tentu bukan memudahkan, namun malah merepotkan. Harusnya ada layanan setelah berbagai hal itu sudah dibangun.” (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved