Tajuk

Dana Hibah yang Menghebohkan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dalam operasi tangkap tangan

Dana Hibah yang Menghebohkan
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung Selasa (18/12).

Uang miliaran rupiah turut diamankan pada operasi itu, yang diduga sebagai barang bukti ‘uang terima kasih’ atas dana hibah yang telah dikucurkan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Kasus tersebut tentu bukan kehebohan pertama pada dana hibah. Sebelumnya, sejumlah korupsi serupa dengan modus beragam juga sudah terjadi. Tercatat, kasus dana hibah pernah membuat gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho harus masuk penjara.

Kasus serupa (lagi-lagi dengan modus yang berbeda), juga terjadi di Sumatera Selatan. Dua pejabat pemprov terseret dan sejumlah anggota DPRD terkena panasnya. Di Jawa Timur, korupsi berjamaah dana hibah dan Bansos juga pernah menyeret ketua DPRD setempat.
Di Kalsel, dana hibah juga membuat Kejaksaan Agung turun ke Banua dan memeriksa sejumlah pejabat, terkait dugaan korupsi dana hibah ke KPU pada saat Pilkada 2015 lalu.

Yang terbaru, kejaksaan menetapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tanahlaut, Syahruji Padilah sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana hibah senilai Rp1,2 Miliar.
Sejumlah kasus itu hanyalah sebagian dari kehebohan soal dana hibah dari waktu ke waktu. Setiap kehebohan, pemerintah juga bergerak cepat dengan memperbaiki peraturan soal dana hibah dan Bansos.

Tata cara yang terus diperbaiki itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011.

Upaya perbaikan itu tertuang dalam Permendagri 39/2012. Perbaikan selanjutnya dilakukan pada 2016, dengan terbitnya Permendagri nomor 14/2016. Yang ketiga, terbit peraturan nomor 13/2018.

Begitulah korupsi. Pelakunya selalu punya keberanian untuk melakukannya dan selalu punya cara untuk merasa bisa mengelabuhi peraturan. Termasuk peraturan tentang pengucuran dana hibah dan Bansos dari APBD.

Berdasarkan sejumlah cara para koruptor menyalahgunakan dana hibah, banyak orang bersepakat tentang cara ampuh mencegahnya adalah: Transparan bahkan bila perlu ‘tak perlu pakaian’.

Bila lembaga-lembaga yang mengajukan dana hibah atau Bansos diumumkan secara terbuka (telanjang), tentu kita bisa menghindari penerima fiktif. Bila penggunaan dana hibah bisa diketahui semua orang, tentu kita bisa mengoreksi jika angka dana tau peruntukannya fiktif. Dan seterusnya.

Jadi, mari kita berani ‘telanjang’ untuk menghentikan kehebohan dana hibah. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved