Ekonomi dan Bisnis

Data Nasabah Disalahgunakan, OJK MINTA Perusahaan Tekfin Bersertifikasi ISO 27001

Maraknya penyalahgunaan data dan informasi nasabah oleh perusahaan teknologi finansial tak berizin, OJK meminta perusahaan Tekfin miliki sertifikasi

Data Nasabah Disalahgunakan, OJK MINTA Perusahaan Tekfin Bersertifikasi ISO 27001
Achmad Maudhody
Aktivitas masyarakat di Kantor OJK Regional IX Kalimantan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Maraknya penyalahgunaan data dan informasi nasabah oleh para perusahaan teknologi finansial (Tekfin) tak berizin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan Tekfin miliki sertifikasi ISO 27001.

Sertifikasi ISO 27001 merupakan standar keamanan informasi dalam suatu lembaga atau entitas perusahaan untuk menjamin tidak adanya kebocoran data pribadi dan berujung penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial apalagi tindak kejahatan.

Baca: Menegangkan Seperti di Film! Detik-detik Aksi Heroik Driver Ojol Gagalkan Wanita Ingin Bunuh Diri

Deputi Direktur MS, EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional IX Kalimantan, Insan Hasani menjelaskan, OJK telah meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) agar anggotanya segera memiliki sertifikasi tersebut.

"Asosiasi kami minta untuk sertifikasi, itu salah satu ikhtiarnya," kata Insan.

Hal ini dilatarbelakangi banyak penyalahgunaan data pribadi nasabah yang terjadi khususnya dilakukan oleh perusahaan Tekfin tak berizin resmi.

Baca: 4 Fakta Kasus Dugaan Suap Dana Hibah Kemenpora, dari Toyota Fortuner hingga Uang Miliaran di Plastik

Menurut Insan, penyalahgunaan data yang banyak terjadi diantaranya akses daftar kontak di dalam smartphone si nasabah debitur baik digunakan untuk notifikasi tagihan kredit maupun tujuan promosi Tekfin tersebut.

Mengenai penanganan Tekfin peer to peer lending ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan beberapa tindakan tegas kepada P2P ilegal.

Diantaranya mengumumkan ke masyarakat nama-nama fintek peer to peer ilegal, memutus akses keuangannya pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia dan mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved