Opini Publik

Membangun Semangat Kolaborasi (Memahami Kebijakan Publik Zaman Now)

Di dalam proses bernegara, barangkali tidak akan pernah habis memperdebatkan tentang sebuah kebijakan publik.

Membangun Semangat Kolaborasi (Memahami Kebijakan Publik Zaman Now)
sciencepolicycircle.or
Policy Science 

Oleh: DR (CAND) MUHAMMAD RIYANDI FIRDAUS, Dosen STIA Tabalong (Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah Kalsel)

Di dalam proses bernegara, barangkali tidak akan pernah habis memperdebatkan tentang sebuah kebijakan publik. Policy Science terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dimana hal ini didasari oleh begitu banyaknya masalah publik yang harus segera diatasi. Mulai dari masalah yang paling sederhana sampai yang paling sulit untuk dipecahkan bahkan harus dipelajari khusus dan memakan waktu yang lama untuk memecahkannya.

Kebijakan publik dalam sebuah negara merupakan “produk” dari berbagai aktivitas yang melewati berbagai tahapan dan diantara tahapan-tahapan tersebut saling terkait satu sama lain. Merumuskan sebuah kebijakan publik merupakan “fungsi” penting dari sebuah pemerintahan, karenanya kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para perumus kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat sasaran dan memadai.

Thomas R. Dye seorang Profesor Ilmu Politik di Florida State University menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “whatever governments choose to do or not to do”. Sederhananya adalah di dalam kebijakan publik tentu harus memiliki tujuan serta dampak yang dinginkan maupun ditawarkan. Sehingga pada dasarnya adalah sebuah keyakinan bahwa suatu kebijakan dapat mengalokasikan keseluruhan kepentingan publik (public interest).

Dapat kita saksikan beragam masalah yang menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti tingginya impor pangan, hoax, kemiskinan sampai kepada besarnya peluang investasi asing diberbagai bidang menjadi suatu hal yang mesti dipikirkan bersama jalan keluarnya melalui sebuah kebijakan yang tepat.

Sewajanya hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas keseluruhan masyarakat beserta berbagai kalangan demi terciptanya kedamaian dan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita Negara. Sehingga pemahaman mendalam mengenai sebuah kebijakan publik perlu dilakukan untuk seluruh pihak.

Mengapa Mesti Kebijakan Publik
Memahami sebuah kebijakan publik, sudah pasti harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan negara. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiarjo, 2011).

Dalam perspektif Trias Politica nya John Locke dan Montesquieu, kekuasaan negara terbagi atas 3 (tiga) yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara demokrasi menerapkan dan relevan secara “teoritik” dengan apa yang disebut oleh Montesquie sebagai Trias Politica, yaitu eksekutif (Presiden, Kepala Daerah, Menteri), legislatif (DPR, MPR, DPRD) dan yudikatif (MK, MA).

Tetapi oleh Montesquie kemerdekaan hanya dapat terjamin jika ketiga fungsi negara tersebut berjalan secara bersama-sama. Fakta yang terjadi adalah trias politica sebagai penopang jalannya negara seakan berjalan masing-masing yang tidak menimbulkan keterkaitan satu sama lain, dimana hal ini berefek besar kepada masyarakat sebagai publik.

Pemerintah dalam menjalankan fungsi ini hanya menjalankan kepentingan masing-masing sehingga produk (kebijakan) yang dihasilkan seringkali tidak berpihak kepada masyarakat, terlebih lagi masyarakat kalangan bawah. Kebijakan sebagai sebuah arah perjalanan bangsa dan negara harus memusatkan perhatian kepada “apa” yang sebenarnya dilakukan, bukan pada apa yang “diusulkan”.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved