Tajuk

Rekor OTT KPK

Sebanyak 13 orang diamankan dan ditemukan uang Rp 7 miliar. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka terkait penyaluran dana hibah

Rekor OTT KPK
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp 7 miliar dalam operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masuk dalam daftar instansi atau lembaga yang terindikasi sebagai sarang korupsi. Hal ini dibuktikan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/12) dan Rabu (19/12).

Sebanyak 13 orang diamankan dan ditemukan uang Rp 7 miliar. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka terkait penyaluran dana hibah dari Kemenpora ke KONI Tahun Anggaran 2018.

Pada 2018 merupakan menjadi sejarah bagi KPK dalam melakukan OTT, yakni terbanyak selama keberadaan KPK. Sampai Desember 2018 Saat ini, KPK mencatat ada 29 OTT yang telah dilakukan, 13 di antaranya adalah OTT pada kepala daerah. Sedangkan sejak 2015 hingga 2018, ada 32 kepala daerah terjaring OTT KPK.

Di satu sisi, rekor KPK pada 2018 ini merupakan prestasi bagi lembaga antirasuah itu. Kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi jauh lebih bagus ketimbang Kejaksaan RI. Sudah bukan rahasia lagi bahwa, kasus dugaan korupsi yang diusut KPK lebih cepat ‘jalannya’ ketimbang pengusutan oleh kejaksaan. Meskipun KPK bukan pula tidak ada kekurangan, karena pada beberapa kasus dugaan megakorupsi seperti Hambalang, Bank Century dan BLBI, tidak tuntas 100 persen pengusutannya.

KPK masih menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Prestasi KPK selama 2018 patut diacungi jempol karena upaya OTT tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Tapi jangan lupa, prestasi KPK ini secara tidak langsung sekaligus pula memperburuk wajah birokrasi Tanah Air. Gencarnya penangkapan bukan jadi shock therapy bagi pelaku, tapi malah seakan korupsi tak habis-habisnya di negeri ini.

Rilis terakhir dari Transparency International, skor IPK Indonesia mencapai angka 37, masih sama dengan IPK Indonesia pada 2016 dan 2017. Menandakan, penindakan gencar terhadap korupsi yang dilakukan oleh KPK masih belum berbanding lurus dengan peningkatan IPK. Padahal IPK sering kali dijadikan ukuran kesuksesan pengentasa korupsi di suatu negara.

Artinya, tidak cukup hanya penindakan sebagai variabel untuk mengurangi korupsi tapi juga harus dibarengi dengan penguatan pencegahan korupsi.

Aparatur pemerintah lah yang selama ini jadi sasaran penindakan baik oleh KPK, kejaksaan hingga kepolisian untuk pidana korupsi. Jika melihat hingga kini masih banyak kasus korupsi diungkap KPK, baik OTT maupun lewat penyelidikan, alangkah baiknya jika dicarikan lagi formula yang tepat agar aparatur pemerintah benar-benar menyadari untuk tidak terlibat korupsi.

KPK jangan bangga dulu dengan rekor yang ditorehkan pada 2018 ini. Harapan masyarakat masih sangat besar pada KPK. Sebab, kalau bukan KPK siapa lagi yang mampu di garda depan melawan korupsi di tengah buaian KKN ini. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved