Pemilu 2019

Penjelasan Bawaslu Kalteng Perihal 5 Caleg Berstatus Tersangka Tapi Tetap Ikut Pileg 2019

Penjelasan Bawaslu Kalteng Perihal 5 Caleg Berstatus Tersangka Tapi Tetap Ikut Pileg 2019

Penjelasan Bawaslu Kalteng Perihal 5 Caleg Berstatus Tersangka Tapi Tetap Ikut Pileg 2019
banjarmasin post group/ faturahman
Komisioner Bawaslu Kalteng, saat menjelaskan soal caleg yang berstatus tersangka namun namanya belum dihapus dalam surat suara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaimantan Tengah melakukan pengawasan terhadap sejumlah calon anggota legislatif (caleg ) yang berstatus tersangka atau berperkara hukum saat mencaleg terlibat kasus pidana kosupsi.

Bahkan ada juga salah seorang Wakil Ketua DPRD Barsel yang juga terbelit masalah korupsi yang juga caleg dari Partai Golkar juga masih menjalani proses hukum di kejaksaan setempat, karena diduga terlibat kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Buntok.

Kasus yang dihadapi oleh para caleg yang akan maju dalam Pileg 2019 ini, menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah, karena status tersangka yang mereka jalani selama proses hukum bisa menjadi ganjalan untuk maju di Pileg mendatang.

Berdasarkan catatan BPost, hingga, Minggu (22/12/2018) setidaknya ada lima orang calon anggota legislatif di Kalteng yang saat ini masih menjalani proses hukum dan mereka semua menjalani proses hukum dan dilakukan penahanan yakni satu Waket DPRD Barsel dan empat anggota DPRD Kalteng, semua dalam penanganan dan pengawasan KPK.

Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi saar ditanya soal caleg yang berstatus tersangka tersebut mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan proses hukumnya dan sebelum inkrah kasus hukumnya, nama mereka tidak boleh dihapus dari daftar pencalegan yang saat ini masih disosialisasikan.

"Selama proses hukumnya belum inkrah, nama mereka dalam surat suara tidak boleh dihapus, jika proses hukumnya masih berjalan, karena saat ini proses hukum mereka belum inkrah, karena mereka belum diputuskan bersalah, kami akan awasi terus proses hukumnya." ujarnya. (tur)

Rekening Saksi OTT Diblokir

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan proses hukum terkait kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap empat orang anggota DPRD Kalteng yang ditangkap karena diduga menerima gratifikasi dari penguasaha perkebunan kelapa sawit di Danau Sembuluh, Seruyan Kalteng.

Sejumlah calon anggota legislatif di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terjaring operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga, Senin (23/12/2018) masih menjalani proses hukum, mereka adalah Borak Milton, Punding LH Bangkan, Eddy Rosada dan Arisavanah.

Selama proses pemeriksaan, ternyata rekening saksi diblokir , salah satunya yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera yang mengaku cukup sulit dalam melakukan transaksi keuangan setelah menjadi saksi dalam kasus OTT terhadap empat rekannya.

"Saya juga bingung, selama beberapa hari ini, saya belum bisa melakukan transaksi keuangan, karena dilakukan pemblokiran, namun untuk pembayaran gaji anggota dewan aman saja, tetap lancar.Pemblokiran ini, sangat mengagetkan, karena membuat repot,sebab tidak bisa menerima atau membayar dana lewat ATM," ujarnya.

(banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Rendy Nicko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved