Berita Banjarmasin

Pencalonan Ketum KONI Banjarmasin Harus Sesuai Undang-undang yang Berlaku

Pemilihan Ketum KONI Banjarmasin 2018-2022, Pengamat Olahraga Tegaskan Harus Sesuai Undang-Undang yang Berlaku

Pencalonan Ketum KONI Banjarmasin Harus Sesuai Undang-undang yang Berlaku
banjarmasin post group/ mariana
Pengamat Hukum ULM Banjarmasin Hadin Muhjad 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Saat ini tengah berlangsung masa penjaringan dan penyaringan bakal Calon Ketum Umum (Caketum) KONI Kota Banjarmasin, yang bakal berakhir Kamis (27/12/2018) nanti.

Sejumlah calon telah mengambil formulir pendaftaran di sekretariat KONI Banjarmasin, namun nama-nama tersebut akan diumumkan sehari setelah pencalonan berakhir.

Akademisi Olahraga Kalsel, Sarmidi mengatakan, pencalonan Caketum KONI tersebut harus berdasarkan Undang-undang (UU) RI No 3 pasal 40 tentang sistem keolahragaan nasional.

"Isi dari UU tersebut yakni pejabat struktural dan pejabat publik tidak diperkenankan menjabat menjadi pengurus dan atau Ketua Umum KONI. Tertulis bahwa jabatan struktural itu yang menyangkut eselon I, II, III, dan IV," jelas dia kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Kronologi Konser Sheila On 7 Dihentikan Polisi Saat Bawakan Lagu Sephia, Videonya Viral di Medsos

Baca: Update Korban Tsunami Banten dan Lampung 429 Tewas, 16.802 Korban Mengungsi

Baca: Terungkap Alasan Gisella Anastasia dan Gading Marten Rayakan Hari Natal 2018 Bersama, demi Gempita?

Baca: Prediksi Bencana Alam 2019, Gempa Bumi Hingga Gunung Meletus, Seperti Tsunami Banten & Lampung?

Menyangkut adanya daerah di provinsi lain yang melanggar, menurutnya hal tersebut sudah terindikasi adanya pelanggaran. Seharusnya KONI Pusat tidak mensahkan Surat Keputusan (SK) Ketum bersangkutan.

"Kesulitan nantinya yang akan dihadapi yakni sistem anggaran untuk cabor. Karena dianggap ilegal dalam tatanan administrasi negara, tidak semua jabatan struktural yang berada di atasnya akan menyetujui anggaran," imbuh Dosen JPOK ULM ini.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara ULM, Hadin Muhjad menuturkan, syarat-syarat tersebut harus dilengkapi dan dipatuhi saat masa penjaringan dan penyaringan.

"Kuncinya di tim penjaringan dan penyaringan, sesuai UU atau tidak. Apabila yang tidak lolos persyaratan diloloskan tim penjaringan, maka hal tersebut sudah cacat hukum maka dapat diselesaikan di ranah organisasi atau pengadilan bagi peserta dan pihak yang merasa dirugikan," pungkas Hadin Muhjad. (banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved