Berita Kotabaru

Pemkab Kotabaru Tanggung Hutang Proyek Lagi, Hamka: Pemotongan Anggaran Pusat dan Provinsi

Ribut soal kekosongan kas daerah yang sempat menyebabkan tertundanya pembayaran uang tunjangan pegawai negeri sipil

Pemkab Kotabaru Tanggung Hutang Proyek Lagi, Hamka: Pemotongan Anggaran Pusat dan Provinsi
Banjarmasinpost.co.id/helriansyah
Ketua Komisi 2 DPRD Kotabaru Hamka Mamang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Ribut soal kekosongan kas daerah yang sempat menyebabkan tertundanya pembayaran uang tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan gaji kepala desa se-Kabupaten Kotabaru akhirnya terungkap.

Kendati tunjangan daerah PNS dan gaji serta uang operasional kepada desa sudah terbayarkan, namun tahun ini pemerintah daerah kembali menanggung hutang.

Pengalaman pernah terjadi di tahun anggaran 2017, kembali terulang di 2018 karena tidak terbayarkannya sebagian proyek fisik ke pihak ketiga (kontraktor).

Baca: BREAKING NEWS - Pria Bawa Clurit Masuk Pasar Sudimampir, Pengunjung dan Pedagang Berlarian Ketakutan

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi 2 DPRD Kotabaru Hamka Mamang, usai rapat kerja dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jumat (28/12/2018).

Baca: Pembuat Onar di Pasar Sudimampir, Ternyata Usai Bacok Pengunjung, Begini Kondisi Korbannya

Menurut Hamka berdasar penjelasan BPKAD, kendala tidak bisa terbayarkannya hasil pekerjaan fisik ke pihak ketiga, karena adanya pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

Sementarq peraturan guberbernya baru disampaikan ke daerah tertanggal 10 Desember.

Seharusnya kalau dana transfer ada pengurangan, provinsi dan pusat harus memberitahukan sebelum masuk ke dalam pembahasan APBD perubahan.

Baca: YABN dan Kelompok Rumpun Bambu Haruai Tanam 1000 Bambu di Bantaran Sungai Tabalong

"Tapi sudah di detik-detik akhir tahun, daerah baru menerima surat itu," ujarnya.

Padahal dalam prediksi saat pembahasan anggaran, mengapa daerah yakin semua pekerjaan bisa terealisasi dan terbayarkan lantaran tidak ada pemberitahuan dari provinsi maupun pusat.

"Nah, begitu ada surat tentang keputusan gubernur. Dana penguran dana transfer dari provinsi ke daerah, akhirnya daerah lah kelabakan," ujarnya.

Sementara total keseluruhan dana pengurangan, tambah Hamka, dari provinsi sebesar Rp 53 miliar. Sedangkan dari pemerintah pusat sebesar Rp 29 miliar.

"Jelas kalau sudah akhir tahun seperti ini, dana transfer tidak ada lagi," terang Hamka.

Akibatnya, mau tidak mau pemerintah daerah harus menanggung hutang dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved