Berita Nasional

KPK Kaji Tuntutan Hukuman Mati Pejabat PUPR Tersangka Korupsi Proyek Air Minum untuk Bencana Palu

Saut menjelaskan pihaknya juga akan mempelajari penerapan hukuman mati kepada para tersangka kasus suap proyek-proyek pembangunan SPAM tersebut.

KPK Kaji Tuntutan Hukuman Mati Pejabat PUPR Tersangka Korupsi Proyek Air Minum untuk Bencana Palu
ant via kompas.com
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang salah satunya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp 13 miliar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecam keras praktik dugaan suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Karena salah satu proyek SPAM yang dikorupsi terkait dengan penyediaan air minum di daerah bencana Tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait de­ngan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah bencana, di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut menjelaskan pihaknya juga akan mempelajari penerapan hukuman mati kepada para tersangka kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 tersebut.

“Kami lihat dulu nanti, apa dia masuk kategori pasal 2 yang korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di pasal 2 itu memang kan bisa di hukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu,” ujar Saut.

Baca: KPK Tahan 8 Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR, Dijebloskan di Berbagai Tempat

Baca: Sabu 12 Kg Jaringan Malaysia Gagal Diedarkan di Kalsel, Sadikin Gunakan Identitas Palsu

Terpisah, anggota Komisi III DPR F-PPP Arsul Sani mengatakan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memang dimungkinkan. Namun, Arsul menyebut semua ada aturannya.

“Berdasarkan UU KPK, maka KPK diberi kewena­ngan menuntut tipikor berdasarkan UU Tipikor. Nah Pasal 2 UU Tipikor tersebut memang membuka ruang bagi KPK untuk bisa mengajukan tuntutan pidana mati bagi para terdakwa tipikior. Artinya dari sisi hukumnya tidak salah kalau KPK meng­kaji tuntutan pidana mati dalam kasus tipikor yang terbukti melanggar pasal 2 ayat 2, yakni terkait dengan perbuatan korupsi atas dana atau anggaran penanggulangan bencana alam atau krisis ekonomi,” ucap Arsul.

Arsul menyebut hukuman mati sebaiknya tak diterapkan sembarangan ke para pelaku tindak pidana korupsi atau tipikor. Para pelaku yang bisa dikenakan hukuman mati, lanjutnya, merupakan pelaku utama atau aktor intelektual dari kejahatan korupsi.

“Nah kajian itu antara lain dari sisi spektrum peran terdakwanya. Terhadap mereka yang merupakan aktor intelektual dan unsur memperkaya diri atau korporasinya atau keluarganya dalam kasus tipikor maka tuntutan pidana mati bisa dipertimbangkan. Namun bagi mereka yang perannya hanya membantu melakukan atau turut serta tapi tidak turut memperkaya diri sendiri atau keluarganya maka tentu pidana mati akan menjadi kontroversi tersendiri,” ujar Arsul.

Baca: 15 Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2019, Untuk Pasang di Status, Kirim di Facebook dan Sosmed

Baca: Pajang Foto Terbaik Selama 2018, Reino Barack Masih Nangkring di Instagram Luna Maya

Tersangka
KPK telah menetapkan delapan tersangka atas tindak pidana korupsi pembangunan proyek SPAM tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur Utama PT WKE (Wijaya Kesuma Emindo) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP (Tashida Sejahtera Perkasa) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo, sebagai tersangka.

Kemudian diduga sebagai pihak penerima, ada Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved