Tajuk

Potensi dan Penertiban BTS

PERSOALAN Antena Base Transceiver Station (BTS) ternyata masih saja menjadi ganjalan di sejumlah daerah. Bila beberapa waktu lalu di Baritokuala

Potensi dan Penertiban BTS
DINAS KOMINFO BATOLA UNTUK BPOSTGROUP
Base Transceiver Station (BTS) liar di dekat masjid Desa Pegagab, Kecamatan Barambai, Kabupaten Batola, bentuknya menyerupai menara masjid. 

PERSOALAN Antena Base Transceiver Station (BTS) ternyata masih saja menjadi ganjalan di sejumlah daerah. Bila beberapa waktu lalu di Baritokuala (Batola) ditemukan BTS yang berkamlufase sebagai menara masjid, maka di Banjarmasin lagi-lagi berkutat masalah izin dan pendapatan daerah.

Dalam kasus yang dihadapi Pemko Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah pun mengakui saat ini cukup banyak BTS di atas rumah toko (ruko) yang berdalih memakai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi (BPost, 2 Januari 2019).

Dijelaskannya, di SKB tiga menteri itu, pemilik BTS bisa mendirikan BTS maksimal 6 meter di atas ruko. Kenyataan di lapangan, BTS di atas ruko itu lebih dari 6 meter, sebagamana standar yang ada.

Persoalannya kemudian tak semata ketinggian yang melebihi standar, ruko juga harus ada izinnya. Karena terkait standar keamanan dan konstruksi.

Memang, BTS di satu sisi menjadi sarana penunjang informasi digital. Kehadiran BTS dengan persebaran yang merata akan mendukung jaringan berkomunikasi dan kemajuan bidang sosial ekonomi dari lancarnya arus informasi dengan dunia luar, tapi di sisi lain penempatan yang tak sesuai seringkali menjadi masalah dalam penataan kota.

Kota bak hutan BTS, dan penempatan yang cenderung tanpa aturan. Belum lagi keberatan dari warga sekitar, karena faktor risiko ambruknya BTS.

Tak semata penempatan, banyak BTS yang dibangun tanpa izin. Ujung-ujungnya legalitas atas menara telekomunikasi tersebut tidak ada, dan bermuara pada pendapatan daerah. Daerah tentu tak bisa memungut BTS yang dibangun tanpa perizinan resmi. Sebaliknya, daerah justru harus menertibkan BTS semacam ini.

Dari data di Banjarmasin dari 200 BTS, hanya 140 BTS berizin dan 60 BTS liar. Padahal berdasar Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendirian menara telekomunikasi yang disahkan dewan pada Oktober 2018, sudah menjadi payung hukum untuk menertibkan keberadaan BTS.

Dan sebagai kelanjutan perda tersebut, sebentar lagi Pemko Banjarmasin bakal menarik retribusi dari keberadaan BTS tersebut. Artinya ada potensi cukup besar untuk menambah PAD dari ratusan BTS tersebut.

Tapi dengan payung hukum yang ada Pemko diharap bisa lebih tegas. Karena isu tentang penertiban ini sudah berulangkali disampaikan. Beberapa bulan lalu Pemko juga sudah ‘mengancam’ pemilik BTS, namun juga belum terlaksana. Ini hampir mirip dengan ‘ancaman’ penertiban sarang walet di tengah kota.

Nah, nantinya bila sudah benar-benar dilakukan penertiban, balik lagi ke Pemko. BTS bukan semata sumber uang, tapi bagaimana BTS juga terjamin keamanannya dan juga bermanfaat bagi warga sekitar, serta tak kalah penting jangan sampai mengganggu keindahan kota.(*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved