Jendela

Politisasi Agama

Mengapa agama dijadikan garis tebal pemisah dan pembeda dalam masalah pilihan politik, khususnya pilpres, padahal kedua pasangan calon beragama Islam.

Politisasi Agama
Mujiburrahman 

Oleh: Mujiburrahman
Rektor UIN Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - MINGGU lalu, di hari tahun baru, seorang kawan menulis di grup WhatsApp, “Di Jabodetabek khususnya, banyak majelis taklim yang pecah dan para pengurus intinya berseteru hebat karena politisasi agama. Kata-katanya sudah ngeri. Tarik-menarik masjid sebagai pusat pergerakan politik terjadi begitu kuat.”

Kawan saya ini seorang yang amat berpengalaman di dunia politik. Sejak masih muda, dia sudah menjadi analis berita politik di Jakarta, dan di Era Reformasi sempat menjadi anggota DPR RI. Setelah tidak lagi di Senayan, dia menjadi Ketua KPAI dan aktif di masyarakat akar rumput, membina anak-anak di pesantren yang didirikannya dan ibu-ibu di pengajian. Karena itu, saya sungguh tergugah dengan keprihatinannya.

Mengapa agama dijadikan garis tebal pemisah dan pembeda dalam masalah pilihan politik, khususnya dalam pilpres, padahal kedua pasangan calon kita beragama Islam? Mungkin para politisi beranggapan, agama adalah ranah paling sensitif yang mudah dibakar untuk membuat garis tegas antara aku dan kamu, kita dan mereka. Karena itu, buatlah alasan, bahwa pasangan ini lebih Islami daripada yang itu!

Namun, andai rumput itu basah, pasti sulit dibakar. Tentu ada sebab-sebab yang membuat orang-orang tertentu tertarik dengan politisasi agama. Mungkin mereka adalah orang-orang yang ‘baru saleh’, yang ingin mengubur masa lalunya yang kelam dengan paham agama yang keras. Maka bertemulah di sini antara paham agama yang hitam-putih dengan logika politik, yakni kawan-lawan, menang-kalah.

Mungkin pula mereka golongan menengah yang baru merangkak. Sudah makmur, tetapi masih belum puas. Di mana-mana di Indonesia ini, di ibu kota provinsi bahkan kabupaten sering terjadi kemacetan akibat mobil-mobil pribadi yang terus bertambah. Saya menduga, mayoritas mobil itu masih belum lunas kreditnya. Boleh jadi, mereka juga tiap bulan harus bayar kredit rumah, elektronik dan lain-lain.

Mungkin pula, mereka adalah golongan menengah yang sudah makmur. Namun kebetulan, mereka tidak masuk dalam gerbong penguasa saat ini sehingga akses mereka ke dalam kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi berkurang. Wajar jika mereka berharap lokomotif kekuasaan akan berganti dan mereka ikut dalam gerbongnya. Bagi mereka ini, politisasi agama sekadar pembenaran belaka.

Kemungkinan lainnya, mereka adalah orang-orang yang selama ini hidup melarat. Pemilu ke pemilu tidak pernah membuat mereka sejahtera. Mereka tetap miskin. Kekecewaan orang-orang ini mungkin tersalurkan melalui pidato-pidato tokoh agama yang keras dan marah. Ada semacam kepuasan, terlepas dari otentik atau palsu, ketika mereka berteriak ‘Allahu Akbar’ sebagai pelampiasan kekecewaan itu.

Boleh jadi pula, mereka adalah orang-orang yang sudah merasa puas jika bisa tampil sebagai pembela agama,baik dilakukan dengan tulus atau pura-pura. Di negeri ini, agama tidak hanya sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga busana publik. Orang umumnya ingin tampil di depan publik sebagai manusia saleh. Pakaian yang khas dan simbol-simbol agama yang ditampilkan membuat kesalehan itu tampak di mata.

Saya hanya menduga-duga. Mungkin dugaan saya itu benar semuanya, atau salah semuanya, atau sebagiannya benar, sebagiannya lagi salah. Poin saya adalah, politik kita yang makin terbelah oleh isu-isu agama sesungguhnya tidak hanya terjadi karena permainan canggih para politisi, melainkan juga karena kondisi dan kepentingan kalangan tertentu di masyarakat memang rentan untuk digiring ke arah itu.

Dalam konteks ini, saya sangat salut dengan Panitia Haul Guru Sekumpul ke-14 yang akan dilaksanakan pada Maret 2019 nanti. Panitia dengan tegas menyatakan, tidak ada undangan khusus, dan tidak boleh ada hal-hal berbau politik seperti kampanye, atribut pemilu, dan foto calon. Panitia tidak meminta bantuan logistik. Pemberian bisa diterima dengan syarat tidak mencantumkan diri sebagai sponsor.

Tuan Guru Haji Zaini bin Abdul Ghani yang dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul adalah ulama Banjar kharismatik yang haulnya tiap tahun dihadiri oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Sikap panitia yang tegas menjaga haul ini dari permainan dan manipulasi politik sungguh tepat karena semasa beliau hidup, Guru Zaini juga tidak mau terlibat politik praktis. Beliau konsisten membina umat sampai akhir hayat.

Alhasil, kita perlu orang-orang seperti Tuan Guru Zaini. Umat perlu figur netral yang merangkul semuanya. Masyarakat perlu tokoh yang dapat dipercaya dan dipegang. Saya gembira, beberapa ulama Banjar kharismatik saat ini benar-benar mengikuti jejak beliau. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved