Berita Banjarmasin

KNPI Kalsel Soroti Peredaran Miras Legal di Kota Banjarmasin : 'Perda Harus Direvisi'

KNPI Kalsel Soroti Peredaran Miras Legal di Kota Banjarmasin : ' Perda Harus Direvisi'

KNPI Kalsel Soroti Peredaran Miras Legal di Kota Banjarmasin : 'Perda Harus Direvisi'
Banjarmasinpost.co.id/Rahmadhani
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM KNPI Kalsel Imam Satria Jati 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peredaran minuman keras (miras) di Kota Banjarmasin jadi perhatian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Selatan.

KNPI Kalsel menyorot soal masih banyaknya miras yang beredar, tak hanya yang ilegal, tapi juga yang legal.

KNPI Kalsel menyorot khususnya pada tempat legal penjualan miras beralkohol yang letak geografisnya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan pemukiman warga.

Ketua KNPI Kalsel Fazlur Rahman melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM KNPI Kalsel Imam Satria Jati mengungkapkan, dari sisi hukum yang dapat dilihat dalam Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Baca: Herlina Rela Putus Sekolah Demi Bantu Ibunya yang Wanita Tergemuk di Kalteng karena Derita Obesitas

Baca: Melanie Ricardo Sebut Pacar Luna Maya Dimakan Teman, Syahrini Posting Sosok Ini Lain Apakah Reino?.

Baca: Bukan Milik Prabowo Inikah Pemilik Jet Pribadi Terbangkan Ustadz Arifin Ilham ke Malaysia?

Baca: Kepada Hotman Paris Jane Shalimar Mengaku Ditelepon Kekasih Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah Lalu Stop

Selain itu ada Permendagri nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Dapat disebut Dasar Dasar Hukum Industri Minuman Beralkohol) untuk menegaskan Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman warga.

"Pada perpres itu sendiri membuka peran kepala daerah untuk melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, dalam hal ini situasi dan kondisi kota Banjarmasin yang Islami harus jadi perhatian," kata Imam Satria Jati, Jumat (11/1/2019) kepada Bpost Online

Menurutnya, dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol menyatakan melarang memperdagangkan minuman beralkohol di tempat Pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit.

Namun permasalahnya, kata dia, hal iji tidak berlaku untuk penjual langsung yang berada di bar, restoran, diskotik, pub, karaoke dewasa yang merupakan bagian dari manajemen hotel.

"Hal ini patut di evaluasi kembali oleh Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin. Tentunya Amanah dari peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri itu tentunya memiliki alasan historis, filosofis dan sosilogis yang kemudian memuat klausul untuk perlindungan bagi tempat ibadah, sekolah dan pemukiman warga," terangnya.

Imam menyebut, harus ada revisi perda ini dengan mengikuti aturan yang lebih atas sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Banjarmasin, tidak mementingkan kepentingan pihak pelaku usaha saja.

"Mengingat bahwa Kota Banjarmasin dikenal dengan kota yang Islami yang didukung oleh karakteristik daerah, budaya lokal yang melekat dengan Islam, kami pikir, berdasarkan masukan dari beberapa Organisasi Kepemudaan yang terhimpun di KNPI Provinsi di Kalimantan Selatan dan masukan dari Masyarakat di Kota Banjarmasin, perda ini harus direvisi," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)

Penulis: Rahmadhani
Editor: Restudia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved