Berita Kotabaru

Dishub Kotabaru Bakal Panggil Semua Pengelola, Antisipasi Keluhan Pengguna Jasa Parkir

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotabaru Sutrisno menyatakan, akan segeranya kembali mengumpulkan pengelola parkir

Dishub Kotabaru Bakal Panggil Semua Pengelola, Antisipasi Keluhan Pengguna Jasa Parkir
Banjarmasinpost.co.id/helriansyah
Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kotabaru Sutrisno 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotabaru Sutrisno menyatakan, akan segeranya kembali mengumpulkan pengelola parkir menjadi kewenangan instansinya.

Pemanggilan tidak kurang 20 orang pengelola parkir, kembali untuk diberikan pembinaan serta wanti-wanti terlebih kepada petugas juru parkir bertugas di lapangan.

"Secepatnya kami mengumpulkan mereka kembali untuk diberikan pembinaan," kata Tris panggilan akrab Sutrisno kepada banjarmasinpost.co.id, Sabtu (12/1/2019).

Menurut Sutrisno pemanggilan pengelola selain antisipasi, namun juga tidak menepis masih sering adanya komplain pemilik kendaraan terhadap juru pakir yang menarik tribusi di atas batas ditentukan.

Baca: Mirip Panji Petualang, Amad 40 Tahun Hidup Berburu Ular, Ribuan Piton Berbagai Ukuran Disikatnya

Baca: Cerita Nia Ramadhani Saat Dirinya Dikira Masih 17 Tahun Oleh Para Bule, Segini Harga Perawatannya

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 22 Malam Ini di RCTI - MNC TV, Ada Brighton vs Liverpool!

Diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (parkir), untuk kendaraan roda dua Rp 1.000, roda empat Rp 2.000 dan truk atau sejenis Rp 5.000.

"Tetap. Belum ada kenaikan. Pernah ada rencana menaikan, tapi belum disetujui," jelasnya.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih ada beberapa petugas juru parkir yang meminta retribusi jasa di atas ketentuan. Misal kendaraan roda dua diminta Rp 2.000 dengan alasan tidak punya uang kembalian.

Sementara penelusuran banjarmasinpost.co.id, bahkan ada oknum juru parkir yang 'menjual' nama instansi hanya untuk meminta retribusi jasa Rp 2.000. Dengan sebutan 'retribusinya dinaikan Dinas Perhubungan'.

"Ya, kalau bahasanya seperti itu sama setengah memaksa. Maka dari itu kami kembali akan memanggil dan mengumpulkan pengelola," ucap Sutrisno kepada banjarmasinpost.co.id.

Terpisah, masih menurut Sustrisno, untuk pendapatan asli daerah (PAD) terkait pengelolaan parkir pertahun rata-rata mengalami kenaikan.

Tahun 2017 target sebesar Rp 110 juta, sedangkan realisasi Rp 170 juta atau naik 60 persen. Begitu pula tahun 2018, target Rp 175 juta realisasi 216 juta.

"Untuk 2019 belum masih menunggu berapa ditargetkan pemerintah daerah. Titik parkir sebanyak 28, tahun sebelumnya 23 titik," pungkas Sutrisno.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved