Opini Publik

Menyoal Kejahatan Prostitusi Online

Perkembangan media interaksi berbasis online bagaikan pisau yang bermata dua. Pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia

Menyoal Kejahatan Prostitusi Online
SURYA/MOHAMMAD ROMADONI - KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA
Vanessa Angel ditangkap karena dugaan prostitusi online 

OLEH: DR (CAND) MUHAMMAD NOOR MAP, Dosen STIA Tabalong

Perkembangan media interaksi berbasis online bagaikan pisau yang bermata dua. Pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, pada saat bersamaan sisi yang satunya menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media online. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka muncul pula kejahatan melalui jaringan internet (cyber crime). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi online.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Prostitusi online merupakan kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya yang terhubung dengan banyak orang, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Media yang digunakan dalam prostitusi online beragam, antara lain adalah website, jejaring sosial seperti facebook dan twitter serta aplikasi lain seperti WhatsApp (WA) dan Blackberry Messenger (BBM). Oleh karena itu, prostitusi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (cyber crime) di bidang kesusilaan.

Akhir-akhir ini layanan jasa prostitusi online semakin marak dan ramai di perbincangkan di tengah publik. Pelaku bisnis haram ini sudah semakin canggih dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Terbukti, belum lama ini, Kasus prostitusi online kembali ramai dihebohkan dengan berita Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kembali mengungkap jaringan prostitusi yang melibatkan selebriti tanah air.

Sebenarnya persoalan prostitusi bukan hal baru lagi, bahkan Jeane Lasale (1990), menyebut prostitusi telah ada bersamaan dengan peradaban di muka bumi ini. Jeane Lasale menyebutkan bahwa ada dua masalah tertua di muka bumi ini, yakni korupsi dan prostitusi.

Prostitusi melalui media online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyaknya bisnis prostitusi saat ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi sehingga para pelaku bisnis prostitusi dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi.

Status Hukum
Meskipun prostitusi telah berumur setua peradaban, tetapi selalu saja menarik membahas persoalannya. Dalam ilmu kriminologi Gabriel Tarde (1978) menyebut, prostitusi adalah kejahatan tanpa korban (crime without victim) sehingga mengingat tiadanya korban, maka sesungguhnya di banyak negara di belahan bumi ini yang tidak memasukkan prostitusi dalam ranah hukum meskipun tidak melegalkannya juga.

Memang secara spesifik peraturan mengenai prostitusi online tidak ada, bahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun tidak pernah mengatur khusus prostitusi online. Artinya prostitusi online tidak bisa dikenakan oleh UU ITE.

Namun, dalam menjerat pelaku prostitusi online bisa menggunakan pasal 296 KUHP (delik umum), dan dapat ditambahkan pemberatan dengan menggunakan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika terindikasi sebagai jaringan jual beli manusia (human traficking). Perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara untuk tujuan eksploitasi.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved