Berita Kabupaten Banjar

APK Banyak Melanggar Bawaslu Banjar Dinilai 'Tutup Mata', Syahrial Fitri: Kami Kerja Sudah Maksimal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar sudah membuat Surat Keputusan (SK) Alat Peraga Kampanye Nomor 84 tahun 2018 tentang lokasi pemasangan

APK Banyak Melanggar Bawaslu Banjar Dinilai 'Tutup Mata', Syahrial Fitri: Kami Kerja Sudah Maksimal
Banjarmasinpost.co.id/Hasby
Anggota Bawaslu Banjar, M Syahrial Fitri. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar sudah membuat Surat Keputusan (SK) Alat Peraga Kampanye Nomor 84 tahun 2018 tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019. Namun pantauan di lapangan, SK tersebut seakan tidak jadi rujukan bagi caleg di Kabupaten Banjar.

Pantauan seperti di Kecamatan Simpangempat Jalan A Yani Km 69, di depan Kantor Camat Aranio, di Sungaitabuk sebelum Desa Lokbaintan ada pengrusakan baliho salah satu caleg DPRD Provinsi Kalsel yang berasal dari Kabupaten Banjar dan beberapa waktu lalu menjadi keluhan warga RT 7 Sungaiparing karena pemasangan baliho tidak ada etika.

Padahal dalam SK KPU No 84 tahun 2019 memuat tata cara pemasangan APK dengan ketentuan, harus memperhatikan unsur etika, estetika, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan. Tidak boleh mengganggu kepentingan umum, supaya menggunakan tiang yang kuat, hanya boleh dipasang di tempat atau lokasi yang diperbolehkan.

Baca: Adu Cantik Irish Bella dan Ranty Maria, Satu yang Dilamar Ammar Zoni, Satunya sang Mantan

Selanjutnya dilarang menutupi rambu-rambu lalu lintas jalan, dilarang melintang jalan, dilarang melebihi tepi aspal jalan atau pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Dalam SK KPU itu juga memuat, APK pada Pemilu 2019 dilarang dipasang di tempat-tempat antara lain, rumah dinas bupati dan wakil bupati dalam radius 50 meter dari pagar bagian depan luar, gedung atau kantor milik pemerintahc TNI atau Polri. Sekolah dan kampus, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, monumen sejarah, tiang atau gardu listrik dan telepon, serta rambu-rambu lalu lintas.

Baca: Satu Keluarga yang Dibunuh Dimakamkan di Satu Liang, Lili Ditemukan Setengah Telanjang

Komisioner KPU Banjar Divisi Sosialisasi, SDM, Abdul Muthalib atau akrab disapa Aziez ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah membuat SK tentang aturan APK tetapi selanjutnya untuk penindakan di lapangan menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Banjar.

“Tugas Bawaslu menindak kalau ada pelanggaran-pelanggaran,” pungkas Aziez.

Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri mengatakan, Alat Peraga Kampanye adalah salah satu metode kampanye Pemilu, sebagaimana tertuang didalam ketentuan pasal 275 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang ditindaklanjuti dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua dari PKPU sebelumnya yakni PKPU Nomor 28 dan 23 Tahun 2018.

Baca: Mau ke Majelis Taklim, Mobil Guru Ngaji Perempuan Ini Ditembak Orang Misterius, Terdengar Ledakan

Terkait Penindakan APK Bawaslu Kabupaten Banjar tetap berpegang kepada mekanisme atau regulasi yang ada pada Bawaslu yakni Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

“Jika terdapat laporan atau temuan pengawas sendiri yang berasal dari hasil pengawasan terhadap APK-APK yang terpasang dan melanggar ketentuan di PKPU di atas, SK KPU Banjar Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alata Peraga Kampenye Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2013 tentang pemasangan atribut dan penggunaan fasilitas umum untuk pelaksanaan kegiatan kampanye langkah-langkah yang kami tempuh mengacu kepada Surat Edaran Nomor 1990 Tahun 2018 dari Bawaslu RI dengan langkah-langkah,” katanya.

Dia menjelaskan seperti mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta pemilu maksimal satu kali 24 jam, berkoordinasi dengan satpol PP dalam melakukan penertiban, memberikan tanda atau informasi sebagai bentuk peringatan dan melakukan penertiban maksimal tiga hari kerja setelah peringatan penertiban.

“Sejauh ini, kami di Bawaslu Kabupaten Banjar sudah bekerja secara maksimal terhadap pengawasn APK-APK, dan menekankan kepada Panwaslu Kecamatan dan Desa, untuk segera berkoordinasi denga para pihak terutama tim kampaye atau Caleg yang bersangkutan dalam menertibkan APK-APK yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia menegaskan, sudah banyak APK-APK yang tidak sesuai pada tempatnya yang ditertibkan pengawas-pengawas Bawaslu di kecamatan, terhadap peristiwa pengrusakan APK di Kecamatan Simpang Empat Jalan A Yani Km 69, di depan Kantor Camat Aranio, di Sungai Tabuk sebelum Desa Lok Baintan ada pengrusakan baliho salah satu caleg DPRD Provinsi Kalsel yang berasal dari Kabupaten Banjar.

“kami sudah berkoordinasi dengan tim sukses yang bersangkutan untuk memberikan laporan, sampai saat ini kami masih menunggu laporan tersebut,” tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved