Pilpres 2019

Debat Capres Cawapres Pilpres 2019 Lebih Untungkan Jokowi Ketimbang Prabowo, Menurut Pengamat

Debat Capres Cawapres Pilpres 2019 Lebih Menguntungkan Jokowi Ketimbang Prabowo, Menurut Pengamat

Debat Capres Cawapres Pilpres 2019 Lebih Untungkan Jokowi Ketimbang Prabowo, Menurut Pengamat
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Debat Capres Cawapres Pilres 2019 digelar Kamis 17 Januari 2019, merupakan debat perdana.

Pada debat perdana ini dipercaya bakal menguntungkan baik Capres nomor 01 Joko Widodo adat Jokowi maupun Capres nomor 02 Prabowo Subianto.

Namun, pengamat menyebut debat capres cawapres Pilpres 2019 pada Kamis (17/1/2019) lebih menguntungkan Jokowi, kenapa demikian?

Debat perdana menyangkat tema persoalan hukum, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan terorisme.

Baca: Respons Turki Diancam Presiden AS Donald Trump akan Hancurkan Ekonominya, Gara-gara Kurdi?

Baca: 5 Fakta & Jadwal Debat Capres Cawapres Pilpres 2019, Jokowi-Maruf & Prabowo-Sandiaga Siap?

Baca: Bocoran Batalnya Rencana Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella di Ulang Tahun Pemain Cinta Suci SCTV

Baca: Keuntungan Luna Maya Putus dari Ariel NOAH & Reino Barack yang Dikabarkan dengan Syahrini Terungkap

Baca: Soal Pernikahan Sule Dibocorkan Pihak KUA, Benarkah Naomi Zaskia Calon Ibu Baru Rizky Febian?

Baik pasangan Capres Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal dijui oleh 6 panelis.

Seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kompas.com, Senin (14/1/2019), pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, mengatakan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan lebih diuntungkan dalam debat pertama Pilpres 2019.

Alasannya, sebagai petahana, Jokowi bisa menonjolkan kinerjanya di bidang hukum selama memimpin dalam 4 tahun terakhir.

Beberapa capaian itu, kata Bawono, misalnya penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ia menilai, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit. "Ini merupakan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan ranking Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Ketiga, Bawono menilai, Jokowi telah melakukan bersih-bersih oknum nakal di aparatur pemerintahan melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Halaman
1234
Editor: Royan Naimi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved