Ekonomi dan Bisnis

Wapres JK Sebut DP Nol Persen Kredit Mobil dan Motor High Risk, Ini yang Terjadi Jika Macet

Menurut Wapres Jusuf Kalla, masyarakat berisiko terlibat dengan debt collector apabila terjadi kemacetan pada pembayaran kredit mobil atau motor.

Wapres JK Sebut DP Nol Persen Kredit Mobil dan Motor High Risk, Ini yang Terjadi Jika Macet
DARUL AMRI
Wapres Jusuf Kalla 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak setuju dengan adanya aturan DP nol persen untuk kredit pembelian mobil maupun motor karena bersiko tinggi menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan izin pemberian uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pembelian mobil maupun motor  melalui Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

Menurut Wapres Jusuf Kalla, masyarakat berisiko terlibat dengan debt collector apabila terjadi kemacetan pada pembayaran kredit mobil atau motor. 

"Kan ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu. Karena kalau DP 0, itu kreditnya bisa macet, dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector," ujar JK di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca: Berpotensi Dimanipulasi, OJK Diminta Batalkan Kebijakan DP Nol Persen untuk Kendaraan Bermotor

Senada dengan JK, Menhub Budi Karya menilai kebijakan tersebut berisiko tinggi baik bagi perusahaan pemberi kredit maupun konsumen, mengingat tanggung jawab masyarakat untuk menyicil akan semakin besar.

"Saya termasuk yang tidak setuju karena timbulkan risk bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya," kata Budi Karya Sumadi.

Dia menilai pengadaan uang muka seharusnya tetap diterapkan dalam pengambilan kredit mobil dan motor.

"Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab ya. Di depan itu ada uang muka lah," katanya.

Baca: Harga Tiket Domestik Selangit, Warga Aceh Ramai-ramai Bikin Paspor Agar Bisa Terbang ke Jakarta

Seperti diketahui, ketentuan lengkap DP kredit kendaraan 0 persen ada di Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 35/ POJK.05/2018.

Hal itu bisa diberikan dengan syarat tingkat kesehatan keuangan perusahaan minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Non Performing Financing (NPF) Neto lebih rendah atau sama dengan 1 persen. (Ria anatasia/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wapres JK dan Menteri Perhubungan Tak Setuju Ada Kredit Mobil dan Motor DP Nol Persen

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved