Berita Nasional

5 Perbedaan PPDB 2018 dengan PPDB 2019, Orangtua dan Sekolah Wajib Tahu

Kemendikbud melakukan sosialisasi tentang beberapa perbedaan antara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018 dan tahun 2019 ini.

5 Perbedaan PPDB 2018 dengan PPDB 2019, Orangtua dan Sekolah Wajib Tahu
TRIBUNJOGJA.com
Salah seorang calon siswa melakukan pendaftaran PPDB 2017 secara online didampingi guru pendamping di fasilitas ruangan yang disediakan oleh SMA Negeri 1 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, Rabu (5/7/2017) 

BANJARMASINPOST - Berdasarkan Permendikbud, terdapat 5 perbedaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dan PPDB 2019.

Dilansir Kompas.com, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sosialisasi tentang beberapa perbedaan antara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018 dan tahun 2019 ini.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019, di Gedung Kemendikbud, Jakarta (15/1/2019).

Berdasarkan Permendikbud tersebut, berikut 5 perbedaan pelaksaan PPDB 2018 dan 2019:

1. Penghapusan SKTM
Pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

Baca: Paman Birin Naikkan Honor Guru Honerer di Kalsel Rp 500 Ribu, Menjadi Rp 1,5 Juta Per Bulan\

Baca: Jawaban Jujur Dul Jaelani Dijodohkan dengan Aaliyah Massaid Oleh Maia Estianty Istri Irwan Mussry

2. Lama domisili
Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun senelumnya.

3. Pengumuman daya tampung
Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

4. Prioritas satu zonasi sekolah asal
Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau 'bodong' yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.

Baca: Dikabarkan dengan Naomi Zaskia, Ini Gaji Sule Jadi Youtuber Bandingkan Ria Ricis dan Atta Halilintar

Baca: Petani Biih Antusias Budidayakan Durian Unggul Lokal, Sehari Sambung 100 Pucuk si Japang

Terkait pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, Mendikbud mengatakan akan menindak-tegas hal ini karena sudah masuk dalam ranah pungli, pemalsuan, maupun penipuan.

"Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum," tegas Mendikbud.

(Penulis: Yohanes Enggar Harususilo/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Hal Baru dalam PPDB 2019, Orangtua dan Sekolah Wajib Tahu"

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved