Opini Publik

Ketimpangan Pembangunan Manusia di Kalimantan

Ketimpangan pembangunan manusia di kawasan Kalimantan dinilai mulai mengkhawatirkan. Ini tergambar dari angka Indeks Pembangunan Manusia

Ketimpangan Pembangunan Manusia di Kalimantan
Hanani
Pengemis di Jembatan As Shulaha Barabai, Jumat (16/2/2018). 

Oleh: ABDURRAHMAN, ASN pada BPS Provinsi Kalimanan Selatan

Ketimpangan pembangunan manusia di kawasan Kalimantan dinilai mulai mengkhawatirkan. Ini tergambar dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam skala IPM 0 sampai 100, Kalimantan Timur mencatatkan IPM tertinggi di kawasan ini, dengan capaian 75,12 pada tahun 2017. Hebatnya lagi, IPM Kalimantan Timur merupakan tertinggi ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Pada sisi lain,IPM Kalimantan Barat berada pada urutan buncit, hanya 66,26. Angka IPM ini sekaligus menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi paling rendah ke lima dari seluruh provinsi di Indonesia. Gambaran ini jelas menunjukkan terjadinya ketimpangan yang cukup besar antar provinsi di Kawasan Kalimantan.

Situasinya menjadi lebih sulit, karena ketimpangan yang terjadi semakin tahun justru semakin menganga. Indikasi ini ditunjukkan oleh nilai simpangan baku dari IPM provinsi-provinsi di Kalimantan. Semakin besar simpangan, semakin besar pula gap yang terjadi. Pada tahun 2015, simpangan baku IPM provinsi-provinsi di Kalimantan pada angka 2,79. Kemudian membesar menjadi 2,80 pada tahun berikutnya. Kondisi terakhir tahun 2017, simpangan baku ini melebar menjadi 2,84.

Apa artinya ini semua. Tentu ada problem besar yang dihadapi dalam pembangunan manusia di Kalimantan. Jika dalam terminologi kemiskinan, dikenal jargon “Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin”,maka dalam pembangunan manusia di Kalimantan, analoginya menjadi “Yang maju semakin maju, yang tertinggal semakin tertinggal”. Buktinya jelas, IPM Kalimantan Timur yang nyata-nyata sudah tinggi, tumbuh 0,71 persen pada periode 2016-2017. Sementara IPM Kalimantan Barat hanya mampu merangkak pada angka pertumbuhan 0,58 persen.

Mengurai Masalah
Jika dilihat lebih dalam terhadap dimensi pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, akan terlihat indikator dari dimensi mana saja yang memiliki peran terhadap ketimpangan IPM yang terjadi. Sebagai ukuran untuk melihat hal ini, digunakan koefisien variasi.Semakin besar koefisien semakin beragam pula nilai indikator, yang juga berarti semakin timpang indikator tersebut.

Indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lamasekolah ternyata penyumbang terbesar ketimpangan IPM di pulau Kalimantan. Koefisien variasi keduanya masing-masing bernilai 26,89 dan 15,53. Koefisien terbesar selanjutnya adalah indikator pengeluaran perkapita pada dimensi ekonomi sebesar 13,52. Sementara indikator dari dimensi kesehatan berupa umur harapan hidup hanya 2,91. Ini artinya terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam pembangunan manusia Kalimantan dari dimensi pendidikan dan ekonomi. Dari keduanya, tentu aspek pendidikan yang sangat urgen untuk “diobati”.

Pendidikan yang Belum Merata
Dunia pendidikan memang masih menjadi masalah besar di Kalimantan. Bukan hanya pada masalah penyediaan sarana dan fasilitas dari sekolah itu sendiri, namun juga pada aspek bagaimana anak sekolah dapat mengakses layanan pendidikan. Sementara masalah utama di atas belum selesai, masalah lain juga “berteriak” untuk segera diselesaikan. Belum lagi berbicara minat bersekolah si anak.

Ketimpangan dalam pelayanan dan akses pendidikan memang menjadi masalah pelik. Kita akan menemukan sekolah-sekolah di berbagai penjuru Kalimantan, yang kekurangan guru pendidik, kesulitan akses internet, keterbatasan mengakses buku-buku perpustakaan dan masalah kekurangan lainnya. Dari sisi si anak, masih terdapat anak usia sekolah yang dengan berbagai alasan tidak dapat dan atau tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.Putus sekolah sama artinya dengan menghentikan kesempatan bagi si anak untuk memperpanjang lama sekolah (years schooling) yang dimilikinya.

Sarana dan prasarana sekolah-sekolah di kota-kota besar dan ibu kota Kabupaten di Kalimantan dalam banyak hal sudah sangat memadai. Pemerintah tentu melakukan berbagai upaya untuk membangun pendidikan di Kalimantan. Apresiasi tentunya juga perlu diberikan. Namun sekali lagi penekanannya adalah masalah ketimpangan. Data BPS ini cukup memberikan bukti. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di provinsi Kalimantan Barat baru mencapai 7,05 atau setara dengan kelas 1 SMP. Sementara penduduk Kalimantan Timur jauh lebih tinggi yang hampir mencapai kelas 1 SMA.

Saatnya Kalimantan Maju
Kalimantan dengan segala kekayaan alam yang dimiliki sejatinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Kalimantan Timur termasuk dalam kategori provinsi yang mampu memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki dapat digunakan seoptimal mungkin meningkatkan derajat penduduk Kalimantan. Tentunya dapat diawali dari pendidikan yang memang lebih mendesak. Semoga tujuan pembangunan manusia yang diamanahkan oleh UNDP, yakni berumur panjang dan sehat, berpendidikan serta hidup layak bagi penduduk Kalimantan dapat terwujud. Pada akhirnya kelak ketimpangan IPM akan semakin menyempit. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved