Berita Kabupaten Banjar

Banyak Media Sosial Ilegal Berkampanye, KPU Kabupaten Banjar Lakukan Tindakan Ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar menemukan banyak akun media sosial yang berkampanye, padahal tidak terdaftar sebagai akun tim kampanye.

Banyak Media Sosial Ilegal Berkampanye, KPU Kabupaten Banjar Lakukan Tindakan Ini
Banjarmasinpost.co.id/Hasby
Komisioner KPU, Abdul Muthalib memantau akun medsos yang kampanye, Senin (21/1). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar menemukan banyak akun media sosial yang berkampanye, padahal tidak terdaftar sebagai akun tim kampanye.

"Padahal caleg mendapat kesempatan mendaftarkan 10 akun atau medsos atau parpol," kata Komisioner KPU Banjar Divisi Sosialisasi, SDM, Abdul Muthalib, Senin (21/1).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Aziez ini mengatakan, yang dimaksud 10 akun yakni Facebook 10 akun, Twitter 10 akun, Intagram 10 akun dan media sosial lainnya.

Pihaknya pun, ungkap Aziez meminta agar masyarakat di Kabupaten Banjar lebih bijak dalam bermedsos karena ada mengawasi, baik Bawaslu ataupun cyber polri.

Baca: Balasan Menohok Mulan Jameela Saat Cara Duduk Istri Ahmad Dhani Itu Dihujat Netizen

Baca: Usai Dapat Jam Tangan Dari Irwan Mussry Seharga 1.3 Milyar, Maia Estianty Kembali Pamerkan Ini

Baca: Mantan Pacar Vanessa Angel, Mandala Shoji Dihukum 3 Bulan Penjara Usai Bagikan Kupon Umrah

“Selama ini banyak akun yang tidak didaftarkan sebagai akun kampanye tetapi digunakan untuk berkampanye,” ucap Aziez.

Dia juga mengatakan, tingginya tensi politik membuat jejaring maya menjadi ajang kampanye saat pemilu. Sampaikan laporan kepada panitia pengawas (Panwas), selanjutnya nanti laporan akan dianalisa oleh Bawaslu Provinsi.

Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Syahrial Fitri mengatakan, media sosial merupakan salah satu dari sembilan metode kampanye sebagaimana ketentuan pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan juga PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, secara teknis sudah diatur di dalam PKPU ini diantaranya seperti dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi, desain dan materi pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi media Sosial kepada KPU setempat, dan sebagainya.

“Adapun ketika ada ditemukan akun media sosial yang tidak sebagaiman ketentuan yang berlaku misalnya KPU Banjar menemukan akun media sosial tersebut tidak terdaftar sebagai akun tim kampanye silahkan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar,” katanya.

Pihaknya tentu akan melihat apakah memang benar tidak terdaftar sebagai akun tim kampanye, dan tentu akan menelusuri dan mengkaji, dan tindak lanjuti.

Apabila dari laporan tersebut memang terbukti benar akun tersebut tidak terdaftar, tentu saja akan tindak lanjut kami kepada pihak yang berwenang misal dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjar untuk memblokir akun tersebut, atau jika ada hal-hal yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau black campaign (Kampanye Hitam) dimedsos tersebut, bisa disampaikan kepada Polres setempat, apakah terdapat delik-delik pidana pemilu atau delik-delik pidana umum dalam medsos tersebut. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Hasby
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved