Bumi Antaluddin

HSS Tercepat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI, Jadi Salah Satu Percontohan di Kalsel

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun menjadi salah satu yang melakukan hal tersebut, sehingga menjadi salah satu kabupaten percontohan.

HSS Tercepat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI,  Jadi Salah Satu Percontohan di Kalsel
banjarmasinpost.co.id/hanani
Bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (23/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah menyatakan, saat ini, Kalsel merupakan salah satu provinsi yang tercepat dalam menindaklanjuti rekomendasi  BPK RI, atas status opini yang diberikan kepada kabupaten/kota.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun menjadi salah satu yang melakukan hal tersebut, sehingga menjadi salah satu kabupaten percontohan.

Hal tersebut diungkapkan Tornanda, saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemrintah Daerah (LPKD) di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (23/1/2018).

Bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemrintah Daerah (LPKD) di Pendopo Kabupaten HSS
Bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemrintah Daerah (LPKD) di Pendopo Kabupaten HSS (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat HSS tersebut dibuka Bupati HSS H Achmad Fikry. Sihadiri pula Wabup HSS, Syamsuri Arsyad, para Asisten, staf ahli, kepala SOPD, kepala bagian, para bendahara, kepala bagian se Sekretariat Daerah, serta Camat dan Lurah se-HSS.

Tornanda pun meminta, PemkabHSS mempertahankan sikap tersebut. Dijelaskan, dalam memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan, ada berbagai hal yang menjadi acuan. Seperti kesesuaian akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap Perundang-undangan, serta efektivitas pengendalian internal.

Peserta bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (23/1/2018)
Peserta bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (23/1/2018) (banjarmasinpost.co.id/hanani)

“Terkait kepatuhan terhadap aturan, jika ada yang dilanggar sangat berpengaruh,”tandasnya. 

Disebutkan, evaluasi terhadap laporan keuangan perlu dilakukan oleh kepala daerah secara berkala, baik itu mingguan atau bulanan, dan dipantau secara sistem. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tambah dia, harus diselaraskan dengan tingkat kesejahteraan masyakat.

“Satu hal yang menjadi point penting, kas penerimaan dan pengeluaran harus pas dan seimbang,”katanya.Dalam bimbingannya, Tornanda meminta pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mencari potensi daerah yang bisa dikembangkan.

Bupati HSS H Achmad Fikry saat menyambut nara sumber Bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemrintah Daerah (LPKD) di Kandangan.
Bupati HSS H Achmad Fikry saat menyambut nara sumber Bimbingan Teknis Proses Penyusunan Laporan keuangan Pemrintah Daerah (LPKD) di Kandangan. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Sebelumnya, kepada jajaran Pemkab HSS, Bupati   H Achmad Fikry berharap, bimbingan teknis ini dapat mendorong dan memberikan semangat  untuk melakukan yang terbaik bagi Bumi Antaludin. Kepada para peserta bimtek, Bupati mengarahkan agar menyimak kegiatan tersebut dengan dengan serius, agar memacu dalam membuat laporan keuangan yang baik.Fikry pun menyampaikan penghargaan kepada BPK-RI Perwakilan Kalsel, atas bimbingannya  dalam penyusunan LKPD.  (aol/*)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved